Jakarta,- Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama 10 hari. Penangguhan dilakukan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data dalam penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya tengah menyisir seluruh SPPG yang telah beroperasi. Menurutnya, BGN juga memeriksa kesesuaian data dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Sekarang ini menurut catatan yang beroperasi 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaatnya,” kata Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara itu, 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan BGN.
“Nah, 463 ini kami suspen 10 hari untuk kemudian mereka melengkapi data-data yang kita inginkan. Seperti profil dapur, foto dapur, kemudian profil sekolahnya,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai laporan. BGN juga mencocokkan lokasi dapur dengan tujuan distribusi MBG, termasuk sekolah maupun pos pelayanan terpadu (posyandu).
Ketika SPPG melaporkan distribusi makanan ke sekolah tertentu, ujarnya, BGN melakukan konfirmasi langsung kepada sekolah tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai layanan yang diberikan masing-masing dapur.
“Pada saat dapur ini melaporkan mengirimkan MBG-nya ke sekolah tertentu, sekolahnya kita kirimi email. Kita kirimi surat, konfirmasi benar enggak dapur ini melayani di sekolah Anda,” ucapnya.
Menurut Sudaryono, seluruh SPPG perlu diperiksa karena jumlah dapur yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27 ribu. Ia menyebut 27.022 SPPG telah tertib dalam pendataan, sedangkan 463 SPPG yang ditangguhkan akan diverifikasi satu per satu.
Ia menegaskan penangguhan sementara tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan tidak otomatis menunjukkan SPPG terkait tidak beroperasi. BGN ingin memastikan setiap dapur benar-benar beroperasi serta melayani sekolah sesuai data yang dilaporkan.
“Maksud saya, jangan sampai nanti di antara yang kami suspen sementara ini ternyata selama ini misalnya dapurnya belum beroperasi. Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah itu,” katanya.
Sudaryono mengatakan pembenahan data diperlukan agar informasi mengenai SPPG dan penerima manfaat MBG semakin akurat. Data tersebut diharapkan sesuai dengan kondisi pelayanan yang berlangsung di lapangan.
