Jakarta,-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) terus bertambah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Hingga 9 Januari 2026, sebanyak 1.114 Kepala Keluarga (KK) telah menerima DTH dan mulai menempati hunian sewa hingga tinggal bersama kerabat.
“DTH menjadi salah satu skema percepatan pemulihan bagi warga yang memilih tidak menempati hunian sementara. Skema ini memberi ruang bagi penyintas untuk tetap beraktivitas sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, Abdul Muhari menjelaskan penyaluran DTH terus dipercepat seiring proses 15.000 rekening yang telah disiapkan. Dari total sekitar 15.000 rekening yang disiapkan, Abdul Muhari menegaskan bahwa sebagian masih menunggu sinkronisasi nomor induk kependudukan bersama Dukcapil.
“Kami mencatat adanya lonjakan penyaluran cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dari 756 KK pada 6 Januari 2026 menjadi 1.114 KK pada 9 Januari 2026,” ucap Abdul Muhari.
Abdul muhari menyampaikan untuk di Provinsi Aceh penyaluran DTH beriringan dengan pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Kemudian, di Pidie Jaya dan Aceh Tamiang terapkan skema fleksibel sesuai kebutuhan warga kerja sekolah.
“Tercatat sekitar 120 KK memilih huntara yang dibangun di atas lahan rumah lama. Untuk Sumatera Barat, progres DTH tercatat paling cepat, daei 2.234 KK yang diusulkan, sebanyak 1.425 rekening telah dibuat dan 792 KK sudah menerima penyaluran,” ucap Abdul Muhari.
Ia juga menjelaskan untuk pembangunan huntara di provinsi tersebut juga dipercepat dengan target ratusan unit siap huni dalam dua pekan ke depan. BNPB menegaskan penyaluran DTH dirancang sederhana agar tidak membebani warga yang kehilangan dokumen.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody menegaskan, pihaknya terus bergerak cepat dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Ini dilakukan guna mendukung penanganan bencana Sumatra, khususnya pada sektor jalan dan jembatan hingga sumber daya air.
“Penambahan alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan. Di Provinsi Aceh, tambahan alat berat yang dikerahkan meliputi 13 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 4 unit wheel loader, serta 5 unit dump truck,” ucap Dody Hanggodo.
Nantinya, kata Dody, alat-alat tersebut ditempatkan di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, Kementerian PU menambah 15 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit wheel loader, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer, serta 1 unit pickup.
“Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan bencana di antaranya pada ruas Tarutung–Sibolga. Sementara untuk di Provinsi Sumatera Barat, dilakukan penyesuaian kebutuhan di lapangan,” ujar Dody menutup.
