Jakarta,-Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga rumah subsidi. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya biaya konstruksi dan harga berbagai material bangunan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan pembahasan masih dilakukan bersama asosiasi pengembang perumahan. Menurut dia, pemerintah masih menghitung dampak kenaikan biaya pembangunan terhadap harga rumah subsidi.
Sri menyatakan kenaikan harga konstruksi menjadi salah satu faktor yang mendorong evaluasi tersebut. Namun, lanjut diam pemerintah belum mengambil keputusan karena masih mempertimbangkan berbagai aspek.
“Saat ini bersama para ketua asosiasi kami masih berdiskusi,” ujarnya, Minggu 14 Juni 2026. “Ini karena memang sedang terjadi kenaikan harga konstruksi.”
Sri menegaskan pemerintah akan tetap mengutamakan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam membeli rumah. Menurut Dirjen, kemampuan mencicil calon pembeli menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum menetapkan kebijakan.
Sri menilai penyesuaian harga tidak boleh mengurangi akses MBR terhadap hunian layak. Menurut dia, pemerintah juga ingin memastikan Program Tiga Juta Rumah tetap berjalan sesuai target.
Selain daya beli masyarakat, kualitas bangunan rumah subsidi juga menjadi perhatian. “Kami ingin memastikan jika penyesuaian harga dilakukan, harus diikuti dengan kualitas hunian yang lebih baik,” ujarnya
Menurut Sri, pembahasan juga melibatkan sektor perbankan agar skema pembiayaan tetap terjangkau bagi masyarakat. Karena itu, kajian mengenai penyesuaian harga rumah subsidi masih terus berlangsung.
Kenaikan harga material bangunan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sektor perumahan. Sejumlah komponen seperti baja ringan, besi beton, semen, keramik, hingga kabel listrik mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, biaya tenaga kerja konstruksi juga meningkat. Kondisi tersebut turut memengaruhi biaya pembangunan rumah subsidi maupun rumah komersial.
