Jakarta,-Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengkaji pelibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu diungkapkan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas (ratas), bersama Presiden Prabowo Subianto.
Ia menuturkan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara. Dalam mencari berbagai opsi alternatif untuk peningkatan kualitas program MBG ini, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2025.
Pelibatan kantin sekolah ini dijelaskannya, menjadi pilihan alternatif dalam pemenuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjalankan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo, secara efektif dan efisien.
“Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG, pilihannya hanya itu. Pak presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain boleh, jadi jangan hanya (SPPG) itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Lebih lanjut dikatakannya, Kepala Negara juga mempersilahkan kajian mendalam, terkait para penerima manfaat program MBG. Hal ini diungkapkan Agustina, sebagai amanat langsung Presiden Prabowo yang menginginkan berjalannya program MBG secara efisien.
“Beliau bilang, yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang bervalensi stuntingnya tinggi silakan diberikan,” ujarnya.
Selain itu Kepala Negara juga mempersilahkan kajian mendalam terkait anggaran penyediaan MBG untuk satu porsinya berkisar Rp15.000. Dalam hal Presiden Prabowo menekankan kajian itu untuk mengkalkukali anggaran yang ideal untuk pemenuhan gizi dalam program MBG.
“Bahkan beliau mengatakan apakah Rp15.000 itu cukup?, silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” katanya.
