Medan,-Pembangunan Kota Medan tidak cukup hanya dengan menghadirkan infrastruktur yang memadai, taman yang indah, penerangan jalan, dan fasilitas publik yang nyaman. Lebih dari itu, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk merawat, menjaga, serta memastikan berbagai hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Semangat inilah yang diangkat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Partisipasi Masyarakat Membangun, Merawat, dan Menjaga Kota Medan” yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Medan, di ruang rapat III, Kantor Wali Kota Medan, Rabu (21/10/26).
FGD yang dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kepala Brida Kota Medan, Benny Iskandar ini menghadirkan narasumber Prof, Hamdani Harahap, guru besar dan dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU dan Albena Boang Manalu Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2D) / Penindakan di Satpol PP Kota Medan. Hadir sebagai moderator Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan Adlan dan sejumlah perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.
FGD tersebut menjadi ruang diskusi untuk merumuskan langkah konkret dalam membangun kepedulian bersama, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan perkotaan, mulai dari vandalisme, pencurian komponen fasilitas umum, kebersihan lingkungan, hingga gangguan keamanan yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Dalam sambutannya Benny menegaskan, Pemko Medan memiliki tanggung jawab besar dalam membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dibangun pemerintah, melainkan juga oleh bagaimana masyarakat ikut menjaga dan merawatnya.
Menurut Benny, berbagai pembangunan yang dilakukan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas perlu diiringi perubahan perilaku dan tumbuhnya rasa memiliki terhadap kota. Fasilitas yang telah dibangun, termasuk taman, penerangan jalan, dan sarana publik lainnya, harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Apakah membangun kota cukup dengan membangun fisiknya?” menjadi pertanyaan mendasar yang disampaikan Benny untuk mengajak peserta FGD melihat pembangunan dari perspektif yang lebih luas.
Benny juga menyoroti masih terjadinya perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, serta aksi vandalisme yang dapat mengurangi fungsi dan kenyamanan ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pembentukan kesadaran sosial dan budaya menjaga lingkungan.
Selain itu Benny juga menyampaikan keresahan masyarakat terhadap berbagai gangguan keamanan, termasuk aksi begal dan persoalan sosial lainnya yang kerap menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya direspons dengan penanganan setelah kejadian, tetapi perlu ditelusuri akar masalahnya agar solusi yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran.
“Kita sudah mengetahui persoalannya, tetapi perlu merumuskan mengapa persoalan itu bisa tumbuh, bagaimana mengatasinya, dari mana harus memulai, dan kapan target penyelesaiannya dapat dicapai,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjaga seluruh sudut kota. Pengawasan oleh perangkat daerah dan aparat memiliki keterbatasan sehingga perlu diperkuat dengan kepedulian serta keterlibatan aktif masyarakat.
Karena itu, partisipasi warga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan Kota Medan. Semangat tersebut sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), yakni No One Left Behind yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan.
Benny menjelaskan, partisipasi masyarakat tidak harus selalu diwujudkan melalui kegiatan besar. Langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, mengingatkan sesama dengan cara yang baik, melaporkan kerusakan melalui saluran yang tepat, serta mengikuti gotong royong merupakan bentuk kepedulian yang dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penanganan tindak kriminal, termasuk begal dan pencurian aset, tetap menjadi kewenangan aparat terkait. Sementara itu, pemerintah harus memastikan pelayanan, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas publik berjalan secara berkelanjutan.
“Yang ingin kita bangun adalah kemitraan. Pemerintah menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga dan mengawasi lingkungan serta fasilitas milik bersama,” jelasnya.
Melalui FGD ini, lanjut Benny, Brida Kota Medan berupaya menghimpun masukan dan pengalaman dari berbagai pihak untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan.
Benny menegaskan, forum tersebut tidak dimaksudkan sekadar menjadi tempat menyampaikan keluhan. Diskusi diharapkan menghasilkan gagasan berbasis kajian, data, dan bukti atau evidence-based policy yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penyebab belum optimalnya partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong, upaya membangun kesadaran bahwa fasilitas umum merupakan aset bersama, serta langkah konkret untuk mencegah vandalisme, menjaga kebersihan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menciptakan lingkungan yang aman.
Selain itu, diperlukan pola kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan aparat terkait agar upaya menjaga kota tidak berhenti pada kegiatan sesaat.
Hasil diskusi nantinya akan menjadi bahan kajian Brida untuk disusun dalam bentuk policy brief maupun rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait serta pimpinan Pemko Medan, yakni Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.
Benny berharap, FGD ini menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat bersama dalam membangun Kota Medan, bukan semata-mata sebagai tempat bekerja dan beraktivitas, melainkan sebagai rumah bersama yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Menurutnya, pembangunan kota harus menyentuh dua aspek sekaligus, yakni pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Infrastruktur yang baik perlu didukung budaya tertib, kepedulian, gotong royong, dan tanggung jawab bersama.“Kita bukan hanya membutuhkan physical engineering, tetapi juga social engineering,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan yang dijalankan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas diharapkan tidak hanya menghadirkan perubahan pada wajah kota, tetapi juga menumbuhkan budaya masyarakat yang peduli, bertanggung jawab, dan berperan aktif menjaga Medan sebagai rumah bersama.
