By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
DNABeritaDNABeritaDNABerita
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Reading: Bobby Nasution Tegaskan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Harus Berkeadilan, Lindungi Daya Beli Masyarakat
Share
Sign In
Aa
DNABeritaDNABerita
Aa
Search
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Have an existing account? Sign In
  • Contact
  • Blog
  • Complaint
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
EKONOMI

Bobby Nasution Tegaskan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Harus Berkeadilan, Lindungi Daya Beli Masyarakat

berita
berita Published November 20, 2026
Share
SHARE

Medan,-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Penyampaian nota jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Jumat (20/11/2026). Dalam kesempatan itu, Surya menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, saran, dan masukan fraksi-fraksi DPRD Sumut yang dinilai menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kedua Ranperda tersebut.

Terkait perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surya menjelaskan, penyesuaian regulasi dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan daerah dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penyesuaian juga dilakukan seiring dengan penataan struktur organisasi perangkat daerah.

Pemprov Sumut menegaskan, penetapan tarif dan objek retribusi harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung pelayanan nyata, serta mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, tingkat pemanfaatan, nilai aset, dan kemampuan masyarakat.

“Kebijakan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta iklim investasi di Sumatera Utara,” jelas Surya.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, lanjut Surya, Pemprov Sumut akan memperkuat pendataan potensi pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan.

“Digitalisasi juga menjadi salah satu langkah strategis melalui perluasan transaksi nontunai, pengembangan layanan E-Samsat Sumut, serta digitalisasi pembayaran retribusi pada perangkat daerah pengelola,” ujarnya.

Selain itu, setiap perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi didorong menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat. Informasi tersebut meliputi jenis pelayanan, objek pungutan, dasar hukum, besaran tarif, tata cara pembayaran, hingga manfaat pelayanan.

Pengawasan penerimaan daerah juga akan diperkuat melalui rekonsiliasi data, evaluasi berkala, pengendalian internal, serta koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran pendapatan daerah.

Terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov Sumut menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pembina Samsat akan terus memperkuat sosialisasi, transparansi rincian tagihan, serta rekonsiliasi penerimaan agar masyarakat memahami mekanisme pemungutan tersebut,” jelasnya.

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi mengenai penyesuaian tarif, Pemprov Sumut sepakat bahwa kebijakan pajak dan retribusi harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi serta kemampuan masyarakat. Pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penambahan objek retribusi baru harus didukung ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, standar pelayanan, serta sistem administrasi pemungutan yang memadai.

“Penerapannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing perangkat daerah dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik,” jelas Surya.

Selain perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemprov Sumut juga menyampaikan jawaban terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pendekatan restorative justice atau penyelesaian perkara secara restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemprov Sumut juga mendorong pemberdayaan paralegal desa melalui program PRESTICE 2025–2030 yang diarahkan untuk memperkuat pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat di 33 kabupaten/kota,” ujarnya.

Selain itu, penyederhanaan pendataan penerima bantuan hukum melalui pemanfaatan basis data kesejahteraan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran. Dengan demikian, masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh akses layanan hukum secara lebih mudah.

Melalui pembahasan dan penyempurnaan kedua Ranperda tersebut, Pemprov Sumut berharap dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mewujudkan pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat Sumut.

You Might Also Like

Tim KSJ Telusuri Pemukiman Beri Sedekah Beras pada Kaum Duafa di Pedalaman Lorong Rahayu Mabar Hilir

Rico Waas Siapkan Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok Jelang Nataru

2.400 Lowongan Dibuka, Poliran Medan Career Expo Jadi Harapan Ribuan Pencari Kerja

Rico Waas Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu Mulai 2027, Tunggakan Lama Diskon 50 Persen

​ Indonesia dan Tiongkok Jajaki Empat Kerja Sama Strategis di Bidang Infrastruktur, Industri, dan Energi

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
berita November 20, 2026 November 20, 2026
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article Badko HMI Sumut Dukung Gubernur Sumut Tindak Tegas Perusak Hutan di Sibayak
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Badko HMI Sumut Dukung Gubernur Sumut Tindak Tegas Perusak Hutan di Sibayak
Medan
Terima Panja DPR RI, Bobby Nasution Dorong Sanksi Tegas bagi Peserta Pemilu dan Tim Sukses Pelanggar
POLITIK
Tim KSJ Telusuri Pemukiman Beri Sedekah Beras pada Kaum Duafa di Pedalaman Lorong Rahayu Mabar Hilir
EKONOMI HOME Medan PENDIDIKAN
Rico Waas Siapkan Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok Jelang Nataru
EKONOMI
- Advertisement -
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Oct    
DNABeritaDNABerita
© 2023 DNA BERITA. All Rights Reserved.
  • About
  • Contact
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?