Jakarta,-Kantor Staf Presiden (KSP) mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Terutama pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dan MRT Jakarta.
Menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), KSP mendorong tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatra agar dapat difungsionalkan untuk mendukung kelancaran arus transportasi masyarakat. Ketiga ruas tersebut yakni Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo mengatakan, keterlibatan KSP dilakukan melalui koordinasi dan penyelesaian berbagai hambatan pembangunan infrastruktur. Termasuk persoalan pembebasan lahan.
“Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027, KSP mendorong tiga ruas agar fungsional yaitu Ruas Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung,” ujar Ariyo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Jalan Tol Trans Sumatra merupakan bagian dari PSN yang direncanakan memiliki panjang total 2.981 kilometer. Dari keseluruhan rencana tersebut, sepanjang 1.116 kilometer telah beroperasi.
Ariyo mengatakan, pemerintah terus berupaya menuntaskan sejumlah kendala pembangunan. Antara lain persoalan lahan di pintu keluar Pangkalan Brandan yang belum selesai sejak 2024 serta percepatan eksekusi bangunan di kawasan keluar tol Betung.
KSP juga mendorong penyelesaian persoalan dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat terdampak pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur dan kelancaran transportasi, khususnya selama libur akhir tahun, dapat berjalan optimal.
Selain itu, koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN. Serta penyedia jasa untuk memastikan ruas tol yang telah beroperasi memenuhi ketentuan dan standar jalan tol.
Tidak hanya Jalan Tol Trans Sumatera, KSP juga melakukan intervensi terhadap hambatan pembangunan MRT Jakarta Fase 2. Khususnya, pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Harmoni.
Ariyo menjelaskan, pengadaan lahan seluas 2.186 meter persegi di kawasan Duta Merlin sempat terkendala sengketa status tanah sejak 2019. Persoalan tersebut berisiko menghambat jadwal operasional sekaligus memicu pembengkakan biaya proyek.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, KSP berkoordinasi dengan MRT Jakarta, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
“Pengadaan lahan seluas 2.186 meter persegi di kawasan Duta Merlin untuk pembangunan Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2 sempat terhambat sengketa status tanah sejak 2019. Sehingga berisiko menunda jadwal operasional dan memicu pembengkakan biaya proyek. KSP bersama MRT, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan, Kemenko IPK melakukan debottlenecking,” ujarnya.
Menurut Ariyo, sinkronisasi lintas instansi berhasil dilakukan untuk mengurai persoalan yang telah berlangsung selama tujuh tahun tersebut. Upaya itu sekaligus memastikan negara dapat melanjutkan konstruksi tanpa dibebani kewajiban ganti rugi tanah.
Langkah penyelesaian tersebut membuahkan hasil dengan dimulainya pembangunan melalui groundbreaking pada Januari 2026. Selain itu, upaya tersebut berhasil menghindarkan proyek dari potensi klaim keterlambatan sebesar Rp56 miliar per bulan.
Ariyo menyebut progres konstruksi Stasiun Harmoni telah mencapai 63,44 persen per April 2026 atau melampaui target yang ditetapkan.
Ia menegaskan, KSP akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan debottlenecking bersama kementerian serta lembaga terkait untuk memastikan berbagai proyek prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.

