Kuala Lumpur,- Partai Pakatan Harapan (PH) Malaysia mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah serius untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Indonesia juga diminta bertanggung jawab atas dampak pencemaran udara yang dirasakan negara-negara tetangga serta menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara ASEAN yang terdampak.
Ketua PH Johor, Andrew Chen Kah Eng, menilai kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 berpotensi mengancam kesehatan masyarakat Malaysia. Menurutnya, pencemaran udara lintas negara merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan konkret dan tidak boleh dianggap sepele.
Chen juga mengkritik pernyataan pejabat Indonesia yang meminta Malaysia dan Singapura menerima kebakaran hutan sebagai fenomena alam. Pernyataan tersebut, berdasarkan pemberitaan yang beredar, disampaikan Syahganda Nainggolan, yang disebut menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia.
Syahganda juga disebut menyampaikan bahwa hutan Indonesia menghasilkan oksigen bagi Malaysia dan Singapura ketika kabut asap tidak terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Chen menilai pernyataan semacam itu berisiko mengesampingkan dampak kebakaran hutan dan lahan gambut terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih serius dalam mencegah kebakaran dan mengendalikan pencemaran udara lintas negara.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah wilayah di Malaysia dilaporkan mengalami kabut asap yang berdampak pada kualitas udara. Beberapa negara bagian bahkan mengambil langkah menutup sekolah sebagai upaya melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari paparan polusi udara.
Persoalan kabut asap lintas batas kembali menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam mencegah karhutla. Upaya tersebut antara lain mencakup pengawasan titik api, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, perlindungan kawasan gambut, serta peningkatan koordinasi dalam penanganan dampak pencemaran udara.
Penanganan karhutla yang konsisten dan transparan dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat hubungan antarnegara di kawasan ASEAN.
