Jakarta,-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta negara-negara tetangga tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Termasuk Malaysia dan Singapura.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan upaya pengendalian, bukan memperdebatkan sumber asap.
“Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan. Tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas,” kata Berton dalam keterangannya, Minggu 23 Agustus 2026.
Berton mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas. Namun, dia menegaskan Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla.
“Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal. Dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai langkah. Mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga penguatan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berton menyebut pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatra. Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.
“Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin. Karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan,” kata Berton.
Ia menambahkan, pergerakan asap juga harus dianalisis berdasarkan data meteorologi. Sejumlah faktor yang diperhatikan antara lain arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan kondisi di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengendalian titik api dapat dilakukan lebih cepat. Sekaligus menekan potensi penyebaran asap ke wilayah negara tetangga.
