Medan,-Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan khusunya di Kota Medan. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan dan manfaat pembangunan terutama dalam tiga persoalan, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi dengan tersediannya lapangan pekerjaan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, di Medan, saat ditanya terkait kondisi Kota Medan, Sabtu (15/8/2026).
Politisi PKS ini menegaskan, kemerdekaan akan semakin bermakna apabila masyarakat khusunya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan kehidupan ekonomi yang layak.
“Refleksi kemerdekaan harus kita maknai lebih luas. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang mudah, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi,” ujar Kasman.
Ia menilai, persoalan pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Medan. Pemerintah harus memastikan seluruh anak, termasuk dari keluarga kurang mampu, memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.
Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan secara merata, termasuk di kawasan yang masih mengalami keterbatasan fasilitas sekolah. Selain itu, dukungan terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu juga harus diperkuat agar tidak ada generasi muda yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi.
“Jangan sampai ada anak-anak kita yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan ekonomi atau keterbatasan akses pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk membangun Kota Medan,” katanya.
Kemudian terkait pelayanan kesehatan yang mudah diakses tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal. Meski Kota Medan sudah melakukan banyak perubahan, tapi peningkatan pelayanan dan fasilitas perlu terus ditingkatkan.
“Kita terus memberikan dorongan kepada pemerintah Kota Medan agar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas, serta memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pembiayaan kesehatan terus ditingkatkan mutunya,” harapnya.
Kemudian dalam persoalan ekonomi, pihaknya mendorong agar pelaku UMKM, pedagang kecil, pelaku usaha informal dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapatkan ruang untuk berkembang. Pembangunan ekonomi Kota Medan tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus mampu menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“UMKM dan pelaku usaha kecil dimana didalamnya para Pedagang Kaki Lima (PK5) yang sangat rentan adalah bagian penting dari perekonomian Kota Medan mereka bisa menjadi bagian menyelesaikan persoalan ekonomi, dengan syarat ereka harus mendapatkan kemudahan akses permodalan, pelatihan, pendampingan dan akses pasar,” ujarnya.
Sementata terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, pihaknya mendorong Pemko Medan melakukan terobosan yang komkrit, pungkasnya.
