Gunungsitoli,-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias segera mengusulkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP di kediaman sementara Gubernur Sumut, Gunungsitoli, Sabtu (8/8/2026).
“Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan,” kata Bobby.
Bobby juga meminta para bupati dan wali kota memprioritaskan usulan program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor perekonomian, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumut menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi sekitar Rp53 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan, mulai dari perbaikan dan pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, hingga pembangunan sumur bor.
Adapun rincian alokasi BKP meliputi Kabupaten Nias Utara sebesar Rp23,42 miliar, Kabupaten Nias Rp8 miliar, Kabupaten Nias Selatan Rp7,95 miliar, Kabupaten Nias Barat Rp5 miliar, dan Kota Gunungsitoli sebesar Rp9,32 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap BKP yang telah disalurkan Pemprov Sumut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harap BKP yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dikky.
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan program BKP Tahun Anggaran 2026 telah berjalan, sekaligus memperoleh gambaran kebutuhan program yang akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2027.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Yaatulo Gulo, Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Chandra Dalimunthe, serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.
