Binjai,-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027, guna menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama penanganan jalan provinsi dan infrastruktur pendukung lainnya. Komitmen tersebut mengemuka dalam Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat yang berlangsung di Kantor Walikota Binjai, Jalan Sudirman No. 6, Kota Binjai, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Tim Reses DPRD Sumut yang dipimpin Ajie Karim bersama anggota Edi Surahman, Johan Bangun, Abdul Khair, Fatimah, dan anggota lainnya. Turut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut sekaligus Ketua Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut, Erwin Harahap. Kehadiran Tim OPD Pemprov Sumut tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran tahun 2027.
Anggota DPRD Sumut Fatimah mengatakan, meski alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026 mengalami keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, berbagai aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian bersama antara DPRD dan Pemprov Sumut.
Menurutnya, hasil reses di Kota Binjai mencatat empat isu utama yang menjadi kebutuhan masyarakat, yakni penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, serta jaminan kesehatan.
“Kami menyerap empat isu krusial di Binjai, yaitu lapangan pekerjaan, penanganan banjir, infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan. Kami berharap pada tahun 2027 anggaran kita tidak lagi mengalami efisiensi ketat, sehingga porsi untuk pembangunan Kota Binjai, bantuan rumah ibadah, dan sekolah keagamaan dapat dialokasikan lebih maksimal,” ujar Fatimah.
Selain menyampaikan aspirasi pembangunan, Fatimah juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi DPRD Sumut, angka kemiskinan di Kota Binjai menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
“Kami patut memberikan apresiasi kepada Pak Walikota dan jajaran. Di saat banyak daerah mengalami stagnasi, angka kemiskinan di Kota Binjai justru menunjukkan tren yang terus menurun pada tahun 2025 dan 2026. Ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif di lapangan,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi Pemerintah Kota Binjai terkait kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Pajak Bawah, Tim Reses DPRD Sumut menyatakan siap mengawal usulan tersebut agar menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran bersama Pemprov Sumut.
Sementara itu, Walikota Binjai Amir Hamzah menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sumut dan DPRD Sumut terhadap pembangunan di Kota Binjai. Menurutnya, Binjai memiliki posisi strategis sebagai salah satu kota penyangga utama Kota Medan.
“Kota Binjai memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan di Sumatera Utara. Dengan luas wilayah 90,23 kilometer persegi yang didominasi dataran, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Deliserdang, Binjai terus berupaya menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Amir Hamzah.
Amir menjelaskan, Kota Binjai yang dihuni sekitar 330 ribu jiwa dengan keberagaman 19 etnis saat ini terus menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya penanganan kawasan rawan banjir melalui penataan dan evakuasi berkala, percepatan perbaikan ruas jalan provinsi melalui koordinasi dengan Pemprov Sumut, serta penguatan administrasi perpajakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi terkait, termasuk optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ketua Tim Reses Dapil XII Ajie Karim menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut sebagai rekomendasi kepada Pemprov Sumut.
Melalui sinergi antara DPRD Sumut, Pemprov Sumut, dan Pemerintah Kota Binjai, diharapkan berbagai kebutuhan pembangunan, khususnya perbaikan jalan provinsi yang melintasi Kota Binjai hingga perbatasan Kabupaten Langkat, dapat memperoleh dukungan anggaran pada Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai
