Jakarta,-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuntaskan penanganan darurat 27 infrastruktur sanitasi terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko kesehatan lingkungan serta mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.
Penanganan tersebut mencakup 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak timbunan material pascabencana. Namun, saat ini seluruh fasilitas telah kembali berfungsi pada tahap penanganan darurat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pemulihan sanitasi menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, layanan sanitasi yang berfungsi baik merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan TPA dan IPLT harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Jumat 17 April 2026.
Pada tahap darurat ini, penanganan difokuskan pada pembersihan timbunan sampah dan material yang menghambat akses fasilitas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan layanan kembali berjalan tanpa menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Adapun sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Di Aceh terdapat 10 IPLT dan 11 TPA, Sumut 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumbar 1 TPA.
Selain pembersihan, Kementerian PU juga melakukan sejumlah pekerjaan teknis untuk mendukung keberlanjutan operasional. Di antaranya perkuatan landfill dengan geotekstil, perbaikan akses jalan menuju TPA, serta rehabilitasi unit pengolahan di IPLT.
Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat. Sehingga, penanganan ini tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga terdampak.
Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menargetkan penanganan permanen selesai pada Oktober 2028. Hal ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi secara lebih baik dan berkelanjutan.
Kementerian PU juga mendorong penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan ke depan. Salah satunya melalui pengembangan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, upaya tersebut juga memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal pascabencana.
