Medan,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat validasi data spesifik penerima manfaat, guna mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.
Hal tersebut mengemuka usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Hunian Tetap (Huntap) untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026). Rakor dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian.
“Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik. Kami perlukan kecepatan data yang kemudian akan divalidasi, apakah betul penerima manfaat,” kata Tito.
Ia meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan data spesifik calon penerima Huntap.
Tito menjelaskan, pembangunan Huntap akan dilakukan melalui tiga mekanisme. Pertama, skema insitu, yakni pembangunan kembali di lokasi asal milik warga. Kedua, eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau dicari sendiri oleh warga. Ketiga, eksitu komunal, yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dalam satu hamparan lahan terpusat.
Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah menerima rencana pembangunan Huntap untuk tiga provinsi sebanyak 39.016 unit. Dari jumlah tersebut, yang akan dibangun meliputi 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Khusus untuk Sumatera Utara, rencana pembangunan Huntap yang telah diajukan mencapai 7.321 unit, dengan target pembangunan sebanyak 6.350 unit. Rinciannya, 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
“Kami imbau kabupaten/kota untuk segera mengajukan data tersebut. Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja,” ucapnya.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang mengikuti Rakor tersebut menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Huntap. Ia bahkan turun langsung ke daerah terdampak banjir dan longsor untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
Berbagai langkah percepatan dilakukan, mulai dari verifikasi data korban, percepatan pembangunan fisik, penyediaan lahan strategis, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, gubernur juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dan kepala daerah serta memberikan instruksi langsung di lapangan, termasuk dukungan penambahan anggaran penanggulangan pascabencana.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti, kepala daerah dari tiga provinsi, serta sejumlah instansi terkait.
