Medan,-Ketua Fraksi FPKS DPRD Provinsi Sumatera Utara, Usman Jakfar, menegaskan bahwa program gerakan pasar murah yang dilaksanakan pemerintah menjelang bulan suci Ramadan 1447 H dan Idulfitri 2026 perlu diperluas cakupannya. Menurutnya, pasar murah tidak cukup hanya menyediakan sembilan bahan pokok (sembako), tetapi juga harus menyentuh kebutuhan sandang, khususnya baju Lebaran.
Prof. Usman menilai bahwa selama ini pasar murah cenderung berfokus pada kebutuhan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan komoditas pokok lainnya. Padahal, menjelang Idulfitri, kebutuhan masyarakat meningkat tidak hanya pada sektor pangan, tetapi juga pada sektor sandang, terutama bagi anak-anak dan keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Gerakan pasar murah harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Menjelang Idulfitri, kebutuhan itu tidak hanya soal makan, tetapi juga soal pakaian. Baju Lebaran menjadi kebutuhan penting yang juga perlu dipikirkan oleh pemerintah,” ujar Prof. Usman, Selasa (17/02/2026).
Dalam konteks ketersediaan pangan, kondisi Sumatera Utara menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dinilai relatif aman. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan sejumlah komoditas strategis berada dalam kondisi surplus, di antaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng.
Data menunjukkan produksi beras Sumatera Utara pada tahun 2025 mencapai lebih dari 2,22 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 1,7 juta ton per tahun. Kondisi ini menciptakan surplus yang signifikan dan menjamin ketahanan pangan daerah.
Selain itu, stabilitas harga kebutuhan pokok juga terus dipantau oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Harga cabai merah berada di kisaran Rp32 ribu per kilogram, daging ayam sekitar Rp42 ribu per kilogram, daging sapi sekitar Rp142 ribu per kilogram, serta minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp15.700 per liter. Secara umum, harga-harga tersebut masih tergolong stabil menjelang Ramadan 1447 H.
Pada Ramadan sebelumnya, Sumatera Utara bahkan mencatat laju inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain. Inflasi bulanan pada Maret 2025 tercatat sekitar 0,68 persen, menunjukkan bahwa tekanan harga dapat dikendalikan meskipun terjadi peningkatan permintaan selama bulan suci.
Dengan kondisi stok dan harga pangan yang relatif stabil, Fraksi FPKS DPRD Sumut mendorong agar anggaran dan kebijakan pasar murah diperluas untuk mencakup kebutuhan sandang, khususnya melalui program pasar murah baju Lebaran.
Prof. Usman mengusulkan agar pelaksanaan pasar murah baju Lebaran melibatkan pelaku UMKM lokal, penjahit, dan konveksi daerah. Menurutnya, skema ini tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh pakaian dengan harga terjangkau, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha lokal.
“Pasar murah baju Lebaran bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan. Masyarakat terbantu, UMKM bergerak, dan roda ekonomi daerah ikut berputar,” jelasnya.
Fraksi FPKS DPRD Sumut menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan ini melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPRD Sumatera Utara, agar program pasar murah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini adalah bentuk kepedulian sosial yang konkret. Pemerintah harus hadir tidak hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga martabat dan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut hari raya,” pungkas Prof. Usman.
