Jakarta,-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim penyidik KPK pada Minggu (6/10/2024). “Telah dilakukan ekspos pimpinan dan disepakati atas peristiwa tersebut ditemukan bukti permulaan yang cukup,” ujarnya.
Selain Sahbirin, KPK juga menetapkan empat tersangka penerima suap dan dua tersangka pemberi suap. Penerima suap di antaranya Ahmad Solhan (Kadis PUPR Kalsel) dan Yulianti Erlynah (Kabid CK Dinas PUPR Kalsel).
Kemudian Ahmad (Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam) dan Agustya Febry Andrean (Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel). Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, keduanya dari pihak swasta.
Tim Penindakan KPK mengamankan barang bukti awal berupa uang lebih dari Rp10 miliar. Kasus yang sedang diusut tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Kalsel.
Namun, KPK saat ini baru menahan enam orang, belum termasuk Sahbirin. “Para tersangka ditahan untuk 20 hari terhitung mulai 7 hingga 26 Oktober 2024,” kata Ghufron.
Penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 A/B atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B UU Tipikor. Sedangkan pemberi suap disangkakan Pasal 5 Ayat 1 A/B atau Pasal 13 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
