Praktek Sunat Perempuan Resmi Dilarang Pemerintah

Jakarta,-Praktek sunat pada perempuan resmi dilarang pemerintah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2024 yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024.

Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Ngabila Salama mengatakan, peraturan ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia yang melarang prakek sunat pada perempuan. “Kita harus menyambut baik larangan ini karena ini yang pertama kali ada di Indonesia,” ucap Ngabila.

Sunat pada perempuan sebelumnya juga sudah dilarang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini karena sunat pada perempuan tidak memberi manfaat apapun terhadap kesehatan. 

“Berbeda dengan sunat pada laki-laki, sunat pada perempuan tidak ada manfaatnya, bahkan cenderung membahayakan kesehatan. Oleh karena itu WHO sejak 1997 melarang penuh praktek sunat pada perempuan di seluruh dunia,” ucap Ngabila. 

Seorang perempuan yang disunat, sebut Ngabila, beresiko tidak dapat merasakan orgasme saat berhubungan seksual. Praktek sunat perempuan juga dapat menyebabkan gangguan pada saat persalinan, terjadi pendarahan hingga kematian. 

Sunat pada perempuan, menurut Ngabila, selama ini dibagi menjadi beberapa tingkatan atau grade. Hal ini tergantung pada perlakuan terhadap alat kelamin perempuan yang akan disunat.

“Sunat pada perempuan itu tidak ada pakemnya. Tidak diajarkan juga di ilmu kedokteran,” ujarnya.

Prakek sunat pada perempuan, sebut Ngabila, selama ini banyak dilakukan oleh bidan, dokter spesialis anak, hingga dokter umum. “Terkadang hanya dengan menggoreskan jarum di kulit yang menutup klitoris, hanya sebagai syarat saja,” kata Ngabila. 

Setelah keluarnya PP tersebut maka seluruh fasilitas kesehatan dilarang melakukan praktek sunat pada perempuan. “Karena bunyinya larangan, maka akan ada sanksi bagi yang melanggar,” ucapnya.