Seoul,- Sekitar 60 negara telah menyepakati cetak biru tentang penggunaan AI militer yang bertanggung jawab, namun Tiongkok bukan salah satunya. KTT Responsible AI in the Military Domain (REAIM) berlangsung di Korea Selatan, Selasa (10/9/2024).
Melansir dari Forces News, negara-negara seperti Inggris, AS, Prancis, dan Jerman mendukung dokumen yang tidak mengikat secara hukum. Tiongkok termasuk di antara 30 negara yang mengirimkan perwakilan ke Seoul tetapi tidak mendukung dokumen tersebut.
KTT ini dipandu bersama oleh Belanda, Singapura, Kenya, dan Inggris dan merupakan yang kedua setelah pertemuan pertama di Den Haag 2023. Profesor Stuart Russell, salah satu ahli bidang AI, menjelaskan situasi yang ingin dihindari dengan cetak biru ini.
“Jika Anda memiliki kapal otonom yang berpatroli di perairan internasional dan salah satu kapal merasakan ancaman dari kapal negara lain, kapal tersebut mungkin merespons, mungkin membalas, dan itu bisa memicu perang yang nyata. Hal itu dapat dengan cepat meningkat dan mungkin tidak dapat dibalikkan,” katanya.
Pada acara tahun lalu, 60 negara, termasuk Tiongkok, mendukung seruan untuk bertindak meskipun tanpa komitmen hukum. Menteri Pertahanan Belanda, Ruben Bekelmans, mengatakan bahwa tahun ini bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak aksi.
Ini termasuk penilaian risiko yang harus dilakukan, kondisi penting seperti kendali manusia, dan bagaimana mengelola risiko. Wakil lainnya juga mengatakan cetak biru tersebut sejalan dengan diskusi dan perkembangan penggunaan AI dalam militer.
Contohnya seperti drone berkemampuan AI yang digunakan oleh Ukraina, yang juga mendukung dokumen tersebut. Dokumen ini juga menjabarkan pentingnya mencegah AI digunakan untuk menciptakan senjata pemusnah massal untuk kelompok teroris.
Selain itu, pentingnya kendali manusia tetap menjadi prioritas, serta memastikan AI tidak terlibat dalam penggunaan senjata nuklir. KTT ini bertujuan agar diskusi tidak dipimpin atau didominasi oleh satu negara atau entitas.
Brekelmans mengatakan bahwa para wakil harus realistis bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan seluruh dunia setuju. “Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang mematuhi? Itu adalah dilema rumit yang juga harus kita bicarakan,” tambahnya.
Para perancang KTT ini akan membawa rencana aksi tersebut ke PBB untuk diadopsi secara lebih luas. Giacomo Persi Paoli, kepala program keamanan dan teknologi di UNIDIR, mengatakan setiap risiko harus diminimalkan dengan komunikasi antarnegara di antara KTT.
