Jakarta ,-Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah umrah Indonesia. Salah satunya dengan mempersiapkan skema pemulangan yang jelas bagi jemaah umrah yang saat ini terdampak konflik di Timur Tengah.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” kata Selly, Minggu, 1 Maret 2026.
Diketahui, lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia saat ini belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal. Kondisi tersebut dipicu gangguan penerbangan internasional akibat eskalasi konflik regional di Timur Tengah.
Situasi ini dinilai menempatkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) dalam posisi rentan. Baik dari sisi kepastian perjalanan, keamanan, maupun jaminan layanan selama berada di luar negeri.
Selly menyampaikan bahwa imbauan resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menegaskan pemerintah terus memantau situasi secara intensif. Pemerintah juga telah mengambil langkah antisipatif guna memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jemaah umrah.
Dalam imbauan tersebut, pemerintah menegaskan sejumlah langkah penting sebagai bagian dari sistem perlindungan negara. Namun, lanjutnya, imbauan resmi itu harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan sistematis agar terdapat kepastian terkait pemulangan jwmaah.
Ia juga menilai situasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah ke depan. Selly menekankan setidaknya ada tiga aspek strategis yang perlu diperkuat.
Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara. Ia menilai perlunya protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jamaah terdampak situasi darurat.
Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis. Sekaligus memastikan jemaah tidak menanggung beban akibat risiko global.
Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri. Guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
“Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global,” ujarnya. Selly juga mendorong pemerintah untuk menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jamaah.
Hal ini peting, untuk memastikan kejelasan informasi. Serta menghindari kecemasan berkepanjangan baik jemaah maupun keluarga di Tanah Air.
