Riyadh,-Sebanyak 116 pejabat pemerintah Arab Saudi ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi, Sabtu (3/1/2026). Mereka ditangkap dalam operasi antikorupsi menyusul serangkaian investigasi yang dilakukan Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi atau Nazaha.
Ratusan pejabat yang ditangkap tersebut berasal dari berbagai kementerian dan lembaga publik. Selain itu, ratusan pejabat lainnya di sejumlah wilayah Arab Saudi juga tengah diselidiki terkait dugaan praktik penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.
Harian berbahasa Arab Okaz yang dilansir Gulf News melaporkan, operasi antikorupsi nasional tersebut digelar sepanjang Desember 2025. Operasi pemberantasan korupsi ini dilakukan secara besar-besaran dengan fokus pada praktik penyuapan dan penyalahgunaan jabatan.
Nazaha mencatat telah melakukan 1.440 kegiatan inspeksi selama Desember 2025 sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 466 orang telah diinterogasi.
Pemeriksaan dan interogasi dilakukan terhadap pegawai dari sejumlah lembaga pemerintahan. Antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Perumahan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan.
Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan.
Nazaha menyatakan bahwa prosedur hukum saat ini tengah diselesaikan sebagai persiapan untuk mendakwa pihak-pihak yang terlibat ke pengadilan.
Otoritas Saudi juga mengonfirmasi bahwa 116 tersangka telah ditahan, meskipun sebagian di antaranya kemudian dibebaskan dengan jaminan. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Advertisement
Nazaha menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah Arab Saudi dalam melindungi dana publik. Sekaligus menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, serta mencegah praktik korupsi di seluruh sektor publik.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap dugaan korupsi keuangan maupun administratif. Warga busa melapor melalui saluran resmi, termasuk nomor bebas pulsa 980 atau situs web resmi Nazaha.
Otoritas Saudi menekankan bahwa kerja sama publik merupakan pilar utama dalam memperkuat transparansi, mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi. Serta mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.
