Medan,- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang masih mengancam sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menerbitkan instruksi peringatan dini dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah mitigasi serta kesiapsiagaan bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menyampaikan, berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sumut memiliki 14 jenis potensi kejadian bencana. Cuaca ekstrem menjadi kejadian bencana yang paling dominan sepanjang 2026, disusul tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Tuahta pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (4/9/2026).
“Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 46 kali,” ujar Tuahta.
Menanggapi tingginya potensi risiko bencana hidrometeorologi basah maupun kering, Gubernur Sumut menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang Peringatan Dini Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering di Provinsi Sumut Tahun 2026.
Tuahta mengatakan, instruksi tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan, terutama dalam mengantisipasi karhutla di sejumlah wilayah rawan seperti Samosir, Padang Lawas, Simalungun, dan Labuhanbatu.
Hingga akhir Agustus 2026, total luas lahan terbakar di Sumut tercatat mencapai 273,87 hektare yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD Sumut untuk terus memperkuat pengawasan dan penanganan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah. Kita sudah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk memback-up BPBD setempat,” jelasnya.
Terkait kesiapan anggaran dan sarana, BPBD Sumut mengalokasikan pemeliharaan rutin serta pengadaan armada secara bertahap setiap tahunnya. Langkah tersebut juga didukung dengan penguatan peralatan operasional untuk menghadapi kondisi darurat.
Tuahta menegaskan, BPBD Sumut siap mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan bencana, mulai dari proses evakuasi, penyediaan logistik, hingga penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi darurat telah ditetapkan.
Selain penanganan saat bencana terjadi, BPBD Sumut terus memperkuat upaya mitigasi dan menyiapkan berbagai dokumen kesiapsiagaan untuk menghadapi 14 potensi ancaman bencana di wilayah Sumut. Langkah mitigasi pra-bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelajar dan masyarakat hingga penyusunan dokumen strategis.
“Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir,” kata Tuahta.
BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang ingin mempelajari langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
