Medan,- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong meminta Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah yang proaktif, terkait kondisi perekonomian di Sumut. Apalagi, pada Agustus 2025, inflasi (y-on-y) di Provinsi Sumut sebesar 4,42%.
Hal ini disampaikan Sekdaprov Togap Simangunsong saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan penanganan laju inflasi bersama Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut, di Aula Gedung Bina Graha Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Medan, Senin (8/9/2025). Sebelumnya, Sekdaprov Togap Simangunsong juga memimpin rapat penanganan inflasi yang diikuti para pimpinan OPD Pemprov Sumut.
“Pertemuan ini kita adakan dalam rangka untuk melakukan langkah yang proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Pada Minggu yang lalu, Sumut masih inflasi 4,42%. Idealnya inflasi Sumut adalah 2,5% dan harus kita upayakan di angka ini, agar ideal dari segi masyarakat dan pengusaha tidak terganggu,” ucap Togap Simangunsong.
Dijelaskannya, angka inflasi sangat tinggi ini tentunya menekan daya beli masyarakat. Penyumbang utama adalah komoditi cabai merah, bawang merah, daging ayam dan lainnya. Dari data yang diperoleh salah satu penyebabnya adalah komoditi tersebut dipasok keluar provinsi Sumut, sehingga menekan harga di Sumut sendiri.
“Kita harus melakukan intervensi agar kebutuhan pokok ini harus terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat Sumut, baru dapat di jual ke luar provinsi,” katanya.
Untuk itu, ia berharap kabupaten/kota memperkuat tim pengendalian inflasi dengan memantau perkembangan harga stok dan distribusi. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dan mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah.
Sementara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Togap juga meminta kabupaten/kota untuk mengoptimalkan belanja daerah dari APBD. Dimana beberapa daerah masih banyak belanja dan pendapatan yang belum terealisasikan.
“Ini sangat berdampak pada inflasi karena uang banyak terendap dan tidak beredar di masyarakat. Kita harap dengan percepatan realisasi anggaran ini tentunya mendongkrak daya beli masyarakat,” katanya.
