Medan,- Kondisi lingkungan di Sumatera Utara menjadi perhatian serius, khsusnya di Daerah Aliran Sungai (DAS). Terjadinya bencana banjir, longsor di sejumlah wilayah diakibatkan oleh buruknya tata kelola kawasan DAS.Kondisi ini diperparah karena pemerintah sepertinya tidak mampu hadir menyelesaikan persoalan yang ada, seperti penebangan pohon, pencemaran limbah dan kontrol tata ruang di kawasan.
“Ada tiga isu penting terkait masalah ekosistem DAS (Daerah Aliran Sungai) yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pusat. Pertama, jika air banyak terjadi banjir. Kedua, jika air kurang terjadi kekeringan. Ketiga, terlalu banyak zat pencemar hingga air sungai tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Wakil Wetua DPRD Sumut, H.Salman Alfarisi, Lc, M.A kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dalam persoalan ini pemerintah dan aparat hukum abai, sehingga efeknya terjadi bencana yang dirasakan masyarakat semakin parah.
“Selama ini pemerintah dan aparat penegak hukum abai terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana terkait penebangan pohon yang menyebabkan terjadinya banjir saat musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau. Aparat pemerintahan dan penegak hukum juga terkesan tutup mata terhadap pelanggaran regulasi pembuangan limbah oleh berbagai pihak sehingga terjadi pencemaran yang masif terhadap aliran sungai yang mengakibatkan air sungai tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.
Tidak hanya bencana yang dirasakan masyarakat sebagai efek dari abainya pemerintah dan aparat penegak hukum. Kondisi buruk ini juga telah menambah tingkat kemiskinan di masyarakat.
“Sikap abai dan tutup mata ini penyebab pendapatan daerah tidak terhimpun sesuai rencana dan jelas ini menyebabkan semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat lantaran minimnya pelayanan pemerintahan karena ketiadaan anggaran,” ungkapnya.
Hari ini, kata Ketua MPW PKS Sumut ini, abainya pemerintah dan aparat mengontrol kawasan DAS, bencana alam yang terjadi, intensitasnya semakin sering.
“Hal ini juga mengakibatkan kesulitan berupa intensitas bahkan banjir bandang dan kekeringan di Sumatera Utara yang semakin sering terjadi dan tidak terkendali lagi,” katanya.
Salman Alfarisi mengharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah serta aparat hukum serius dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat khusunya kawasan DAS.
“Kasihan Sumut, abainya kita membuat masyarakat terdampak semakin menderita tanpa ada ujungnya,” pungkasnya.
