Medan,-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memberantas Narkoba dan premanisme di wilayah Provinsi Sumut. Komitmen ini ditandai dengan memperkuat kolaborasi dengan Kemenko Polkam, BNN, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan lembaga vertikal lainnya.
Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintan Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung, usai Rapat Koordonasi (Rakor) Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Aksi Premanisme. Rakor berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (21/8/2025).
Basarin menyebutkan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, telah dilaksanakan sejumlah langkah-langkah dalam upaya pembertantasan Narkoba dan premanisme. Antara lain, pembentukan tim pencegahan berantas narkoba yang sekretariatnya berada di Kesbangpol Sumut.
Kemudian, katanya, ada lebih dari 4.500 relawan anti-narkoba yang telah tersebar di 19 kabupaten/kota. Pemprov Sumut juga menggandeng tenaga pendidik di seluruh daerah untuk memberikan edukasi tentang bahaya Narkoba kepada pelajar, baik secara langsung maupun melalui platform digital.
“Secara rutin juga melakukan upaya-upaya pencegahan termasuk salah satunya adalah tes urine. Terhadap kasus yang sudah ditemukan sudah dilakukan rehab. Kita juga meningkatkan Desa Bersinar,” katanya.
Terkait fasilitas, lanjut Basarin, Pemprov Sumut akan memberdayakan Rumah Sakit Lau Simomo, yang selama ini dikhususkan bagi penderita kusta. Rumah sakit ini renacanya sebagai salah satu tempat rehab bagi mereka yang ketergantungan obat/narkotika. Kemudian ada juga Rumah Sakit Jiwa, di sini akan dibuka klinik penanganan untuk yang ketergantungan narkotika.
Sementara Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan menyebutkan, Provinsi Sumut dianggap berhasil dalam mencegah dan memberantas narkoba. Berdasar data BNN tercatat 10,49% dari jumlah pendudukan Sumut terkena dampak Narkoba. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam) berkoordinasi untuk menanggulani permasalahan ini.
“Menko Polkam mengapresiasi Gubernur Sumut, Forkopimda Sumut, yang sudah melakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi masalah narkoba dan premansime dengan melakukan penertiban hiburan malam,” katanya.
Selain itu, Desman juga menegaskan Organsisai Masyarakat (Ormas) yang berafiliasi premanisme membuat resah masyarakat dan melanggar hukum, terancam dibubarkan. Pembubaran Ormas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas pada pasal 59 sampai 63, disebutkan bahwa ormas bisa dicabut izin badan hukumnya, izin operasionalnya, dan dibubarkan dan sanksi pidana.
Dalam rapat kordinasi tersebut, juga dihadiri perwakilan Kemenpolhukam RI, Pemprov Sumut, Kodam I Bukit Barisan, Polda Sumut, Kejati Sumut, Kesbangpol Sumut, Satpol PP Sumut, dan steakholder terkait.
