Medan,- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membantah tudingan menahan bantuan kemanusiaan dari relawan asal Malang, Jawa Timur, yang sempat viral di media sosial.
Bantahan tersebut disampaikan Kepala Posko Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung, yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu.
Basarin menjelaskan, informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bantuan dari Relawan Malang dan Gimbal Alas Indonesia untuk Provinsi Aceh dipersulit saat masuk ke Sumut. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kemarin di tanggal 17, 18, dan 20 Desember kami menerima ada 11 kontainer yang masuk ke Posko Provinsi Sumut. Informasi yang kami terima dari Pelni, bantuan itu berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena lokasi yang memungkinkan untuk bongkar muat kontainer di GSG, sehingga dibongkar di sana,” ujar Basarin kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Basarin menyebutkan, setelah proses pembongkaran dilakukan, muncul relawan dari Malang, Jawa Timur, yang menginformasikan bahwa dua dari 11 kontainer tersebut merupakan bantuan milik mereka.
Pihak posko kemudian meminta manifest atau rincian isi bantuan untuk keperluan verifikasi.
“Kemudian ada yang datang mengatasnamakan masyarakat Provinsi Jawa Timur, ada dua kontainer terbawa di dalam rombongan 11 kontainer tadi. Lalu kami minta manifest berupa barang buktinya apa saja yang ada di dalam supaya bisa kita verifikasi barangnya,” ucapnya.
Setelah manifest diserahkan, pengecekan barang dilakukan di Gudang Posko Sumut, Gedung Serba Guna (GSG). Namun, lanjut Basarin, muncul persoalan terkait biaya jasa angkut dari Pelabuhan Belawan ke GSG yang disebut-sebut sebesar Rp2,4 juta.
“Baru pada hari Kamis (18/12/2025) mereka bawa manifest, lalu saya arahkan ke GSG untuk dicek barangnya ada atau tidak. Lalu kami harap kemarin bisa bersama Pelni (Medan) juga karena ada pembebanan biaya dari Belawan ke GSG,” katanya.
Basarin menegaskan, pembiayaan tersebut murni merupakan biaya operasional jasa angkut dari mitra PT Pelni Medan dan tidak melibatkan Pemprov Sumut.
“Nah kemarin kan ada narasi terkait adanya pembiayaan uang, itu murni dari mitranya Pelni yang mengangkut dari Belawan ke GSG. Itu biaya operasional mereka. Kami tidak ikut di dalamnya dalam menentukan itu, apakah itu biaya bongkar muat atau lain-lainnya, itu kami serahkan ke Pelni,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak posko telah memberikan nomor kontak Pelni kepada relawan, dan Pelni juga telah memberikan penjelasan secara langsung terkait biaya pengangkutan tersebut.
“Kami juga sudah kasih nomor Pelni ke mereka, dan Pelni sudah memberikan penjelasan terkait pengangkutan dari sana. Kami tidak ada menerima terkait dengan uang. Itu penerimaan murni barang-barang yang kami terima saja,” tutur Basarin.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemprov Sumut, Pelni, dan para relawan sepakat menggelar pertemuan pada Senin (29/12/2025).
Dalam pertemuan itu sempat terjadi perdebatan yang kemudian videonya viral di media sosial.
“Kalau terkait ribut-ribut kemarin itu, itu suara-suara keraslah. Saya sudah memfasilitasi. Terkait itu sudah kita clear-kan di GSG. Oleh karena itu saya kira tidak ada narasi-narasi yang menyudutkan dan menganggap bantuan itu tertahan karena Pemprov,” ucapnya.
Basarin memastikan, bantuan dari Relawan Malang dan Gimbal Alas Indonesia saat ini telah berangsur dikirim ke Provinsi Aceh.
“Barangnya beberapa sudah mereka angkut ke Tamiang. Intinya sudah oke dan sedang proses penyaluran,” katanya.
Sebelumnya, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan dua kontainer bantuan dipindahkan ke truk saat berada di Sumut.
Dalam video tersebut, salah satu relawan menyebut bantuan mereka dipersulit karena adanya biaya pemindahan dari Pelabuhan Belawan ke gudang di Sumut sebesar Rp2,4 juta.
