Medan,-Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, H. Iswanda Ramli, mendukung pernyataan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap yang menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemko Medan guna memenuhi kebutuhan dokter dan perawat di RSUD dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Sebab, koordinasi yang buruk antara RSUD Pirngad, RSUD Bachtiar Jafar dengan Dinas Kesehatan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan membuat kedua RS milik Pemko Medan tersebut masih kekurangan tenaga kesehatan hingga saat ini.
“Apa yang dikatakan Wakil Wali Kota Medan (Zakiyuddin Harahap) benar adanya. Harusnya RS Pirngadi, RS Bachtiar Djafar, Dinas Kesehatan hingga BKD saling berkoordinasi, jangan acuh tak acuh seperti itu. Saya cukup miris mendengar kondisi ini, bahwa dua rumah sakit milik Pemko Medan ternyata kekurangan dokter spesialis, bahkan kekurangan perawat,” ucap Nanda Ramli.
Dikatakan Nanda, kondisi kekurangan dokter spesialis bahkan perawat, dipastikan akan membuat pelayanan di RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar tidak akan berjalan secara maksimal. Sementara, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap sangat berfokus untuk membenahi pelayanan kesehatan di Kota Medan, khususnya di kedua RS milik Pemko Medan tersebut.
“Kalau kondisinya terus begini, RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar tidak akan mampu bersaing dengan RS-RS swasta,” ujarnya.
Oleh karena itu, Nanda Ramli meminta RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar berserta seluruh OPD terkait di lingkungan Pemko Medan untuk bisa lebih serius dalam meningkatkan pelayanannya. Mengingat, Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan sangat serius dalam membenahi pelayanan kedua RS tersebut.
“Jangan main-main soal pelayanan kesehatan. Semuanya harus bergerak, dukung keseriusan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Bahkan kita lihat, Wakil Wali Kota Medan sampai berkantor di RS Pirngadi. Ini harus didukung dengan membenahi pelayanan secara serius, salah satunya dengan segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang dibutuhkan disana. Bekerja lah serius, jangan sia-siakan keseriusan Pak Wawa (Zakiyuddin Harahap) yang sampai berkantor di RS Pirngadi,” tegasnya.
Untuk itu, Nanda meminta RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar agar segera mendata seluruh kebutuhan pegawainya, baik dokter spesialis, perawat, dan para nakes lainnya. Data tersebut diharapkan dapat segera disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Medan untuk dapat segera dikomunikasikan ke BKD (BKPSDM).
“Segera isi kekosongan nakes di kedua RS tersebut, pastikan pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Zakiyuddin Harahap menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemko Medan guna memenuhi kebutuhan dokter dan perawat di RSUD dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar. Hal itu dikatakan Zakiyuddin saat memimpin Rapat Koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUD dr Pirngadi, RSUD Bachtiar Jafar dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut, Selasa (17/6) lalu.
“Saya melihat masih kurangnya komunikasi antara Dinkes, Pirngadi, Bachtiar Jafar dan BKD. Harusnya kalau ada koordinasi, maka tidak ada cerita kekurangan dokter apalagi perawat. Diomongi kalau di bagian ini kita kekurangan dokter spesialis, kurang perawat. Malah tadi ada bidang yang harusnya diisi perawat malah diisi bidan,” kata Zakiyuddin.
Zakiyuddin juga meminta agar dokter ataupun perawat yang akan pensiun dapat segera disiapkan penggantinya.
“Jangan tiba-tiba sudah pensiun belum ada penggantinya. Kalau memang bidangnya radiologi, maka letakan dia di radiologi. Kalau misalnya belum ada ASN yang bisa menempatinya, isi kekurangan, rekrut dari tenaga luar,” tegasnya.
Seperti diketahui, saat ini jumlah SDM perawat dan bidan di RSUD Pirngadi berjumlah 425 orang. Dari rapat itu diketahui, RSUD dr Pirngadi masih keterbatasan SDM di bidang pelayanan jantung anak, hematologi anak, neurologi anak, tumbuh kembang anak, PICU, bedah onkologi, Gastroentero Hepatologi, catheter jantung dan lainnya. Sementara dalam rekrutmen CPNS sebelumnya, ada 21 formasi untuk dokter spesialis yang tidak terisi.
