Jakarta,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada upaya penghilangan barang bukti oleh pihak tertentu. Tiga mobil mewah diduga dipindahkan saat penyidik menggeledah rumah eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (IEG).
“Penyidik mendapat informasi terdapat mobil Land Cruiser, Mercy, dan BAIC dipindahkan dari rumah dinas Wamen,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (26/8/2025). Mobil diduga dipindahkan usai operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.
Budi menyebut, penyidik masih menelusuri lokasi kendaraan-kendaraan tersebut. “Saat ini penyidik masih menelusuri lokasi keberadaan kendaraan tersebut,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan pihak-pihak yang diduga memindahkan mobil-mobil itu agar segera menyerahkannya. “KPK mengimbau agar kooperatif dan segera menyerahkan kendaraan untuk diperiksa,” kata Budi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan IEG sebagai tersangka korupsi terkait pengurusan izin sertifikasi K3. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan dan temuan dua alat bukti yang cukup.
“KPK menaikkan perkara ini ke penyidikan dan menetapkan 11 tersangka,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto, Jumat (22/8/2025). Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan intensif terhadap IEG dan sejumlah pegawai Kemnaker.
Sepuluh tersangka lainnya merupakan pejabat dan pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Dua lainnya berasal dari pihak swasta yaitu PT KEMINDONESIA.
Berikut daftar para tersangka:
IBM – Koordinator Kelembagaan dan Personil K3 (2022–2025)
GAH – Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 (2022–sekarang)
SB – Sub Koordinator Keselamatan Kerja (2020–2025)
AK – Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020–sekarang)
FRZ – Dirjen Binwasnaker dan K3 (sejak Maret 2025)
HS – Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)
SKP – Subkoordinator
SUP – Koordinator
TEM – Pihak PT KEMINDONESIA
MM – Pihak PT KEMINDONESIA
Mereka diduga memark-up tarif sertifikasi K3 secara sistematis sejak 2019. “Tarif resmi Rp275.000, tapi pekerja dibebani hingga Rp6.000.000,” ujar Setyo.
KPK mencatat total kerugian akibat dugaan pemerasan ini mencapai Rp81 miliar. Para tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.
Mereka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999. Disertai Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
