Medan-Kinerja seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menjadi sorotan tajam terutama UPT Medan Polonia. Keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur, khususnya jalan dan drainase, terus mengalir tanpa respons yang memadai. Akibatnya, warga terpaksa hidup dalam kondisi yang semakin memprihatinkan, terutama saat hujan turun yang menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan semakin parah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, dengan tegas mengecam lambannya kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia. Menurutnya, berbagai aduan masyarakat telah disampaikan berkali-kali, namun tanggapan yang diberikan selalu lambat atau bahkan diabaikan.
“Saya minta Kepala Dinas SDABMBK meletakkan Kepala UPT-UPT yang betul-betul siap menerima aduan masyarakat. Mereka harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk merespons keluhan warga, bukan malah diam tanpa tindakan,” ujar Rommy Van Boy, Senin (3/2/2025) di gedung DPRD Medan.
Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah perbaikan jalan di kawasan Medan Sunggal. Warga sudah menunggu selama lebih dari satu setengah tahun, namun hingga kini tidak ada perbaikan yang dilakukan. Setiap kali hujan turun, jalanan berubah menjadi kubangan air, sementara pemerintah tetap diam seolah tidak peduli dengan penderitaan masyarakat.
“Jalan di Medan Sunggal sudah rusak parah. Setiap hujan, langsung banjir. Peta lokasi dan foto-fotonya sudah diserahkan, tapi tetap saja tidak ada tindakan dari UPT SDABMBK.
Ini bukti bahwa mereka tidak bekerja dengan baik,” ujar Rommy dengan nada kecewa.
Tak hanya Medan Sunggal, kondisi saluran air di Jalan T. Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia juga sangat mengkhawatirkan. Bronjong yang seharusnya menjaga jalur parit agar tidak ambruk malah dibiarkan roboh. Akibatnya, air dari parit meluap ke rumah warga, menyebabkan banjir yang merugikan mereka setiap kali hujan turun.
“Saluran air yang rusak ini sudah lama dilaporkan. Warga sudah meminta perbaikan, tapi tetap tidak direspons. Ini membuktikan betapa buruknya koordinasi di UPT SDABMBK
Medan Polonia,” lanjut Rommy.
Legislator Dapil V itu, secara tegas menyoroti seluruh kinerja UPT SDABMBK terutama Medan Polonia yang dinilai sangat lamban dalam menangani keluhan masyarakat. Menurutnya, keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga.
“Sebagai pimpinan UPT Medan Polonia harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa bekerja cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus-menerus menjadi korban karena ketidakbecusan dalam menangani masalah infrastruktur,” tegasnya.
Politisi Fraksi Golkar DPRD Medan itu juga meminta Kepala Dinas SDABMBK untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja UPT-UPT yang ada di seluruh Kota Medan, terutama Medan Polonia dan mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk. “Jangan sampai tunggu viral baru dikerjakan”, katanya.
Anggaran Dialihkan, Warga Jadi Korban!
Salah satu alasan yang digunakan UPT SDABMBK Medan Polonia untuk menunda perbaikan infrastruktur adalah pengalihan anggaran. Namun, Rommy menegaskan bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus menjadi korban tanpa ada kejelasan kapan perbaikan dilakukan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Rommy memastikan bahwa DPRD akan terus menekan Dinas dan UPT seluruh Kota Medan, terutama UPT Medan Polonia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, pihaknya tidak akan segan untuk menuntut sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak kompeten.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada perbaikan, kami akan mendesak agar ada sanksi. Jangan sampai warga terus dirugikan karena kelalaian aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat!” pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya sorotan terhadap kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia, diharapkan pemerintah segera berbenah dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin runtuh.
