Kenaikan Tarif PBB Dinilai Beratkan Masyarakat

Jakarta,- Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling tinggi sebesar 0,5%, naik dari yang sebelumnya 0,3% memberatkan masyarakat. Dampaknya tak hanya masyarakat yang sudah memiliki rumah dan bangunan milik dunia usaha, juga mereka ingin memiliki rumah.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, yang menyayangkan informasi kenaikan tarif PBB tidak banyak diketahui masyarakat. Juga kalangan dunia usaha sehingga Joko yakin 80 masyarakat Indonesia belum tahu membayar PBB 2024 lebih mahal.

“Terus terang kami dari dunia usaha property tidak dilibatkan dalam pembahasan UU tentang itu. Mungkin karena yang dibahas adalah soal hubungan keuangan antara pusat dan daerah,” kata Joko.

Selanjutnya, Joko menilai apabila setiap daerah juga menerapkan tarif PBB paling tinggi, yaitu 0,5%. Ini bisa berpengaruh pada biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Naiknya tarif PBB ini juga kontradiktif dengan insentif yang diberikan pemerintah berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli properti, namun pajak yang harus dibayarkan cukup besar.

Maka dari itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang peraturan tersebut. Joko kuatir kenaikan PBB akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah.

Apalagi daya beli masyarakat di sektor property juga belum membaik. Seperti diketahui, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Disebutkan bahwa tarif PBB paling tinggi sebesar 0,5%, naik dari yang sebelumnya 0,3%. Lebih lanjut, besaran tarif PBB nantinya akan ditentukan oleh pemerintah daerah.

Rumus perhitungan Pajak PBB ialah: PBB dengan tarif 0,5% x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Rumus NJKP ialah 40% x (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-NJOPTKP).