Jakarta,-PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan laporan pengelolaan bahan bakar minyak subsidi pada Kamis, 29 Januari 2026. Manajemen KAI berkomitmen penuh untuk mendukung layanan transportasi publik serta kebutuhan logistik nasional yang penting.
KAI mengatakan senantiasa mengedepankan prinsip Good Corporate Governance untuk memastikan penyaluran energi subsidi berjalan tepat sasaran. Langkah strategis ini memberi manfaat luas bagi seluruh masyarakat Indonesia serta mendukung perputaran roda perekonomian.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyebut tata kelola perusahaan menjadi landasan utama pengawasan. Penyaluran energi tersebut dilakukan secara transparan sesuai regulasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan negara.
“Pemanfaatan BBM subsidi dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Prinsip GCG memastikan subsidi energi dikelola secara akuntabel untuk kepentingan publik dan keberlanjutan layanan,” ujar Anne.
Total pemanfaatan bahan bakar subsidi tersebut meliputi penggunaan untuk kereta api penumpang sebesar 189.517.190 liter. KAI juga mencatat penyaluran angkutan peti kemas mencapai 15.312.014 liter dan angkutan semen 3.275.026 liter.
Kinerja layanan penumpang KAI sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh positif dengan melayani 55.620.561 orang pelanggan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,3 persen dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yaitu sebanyak 51.839.503 pelanggan.
Sebanyak 17.644.768 pengguna layanan kereta api merupakan pelanggan penerima Public Service Obligation atau subsidi kewajiban publik. Angka tersebut mencakup 11.418.824 penumpang jarak jauh dan 6.225.944 penumpang kereta lokal penerima subsidi pemerintah.
Layanan KAI Commuter tercatat berhasil melayani sebanyak 400.737.915 pelanggan selama periode operasional satu tahun penuh. Moda transportasi LRT Jabodebek juga berkontribusi positif dengan melayani total sebanyak 28.816.787 pelanggan di wilayah perkotaan.
KAI berhasil mencatatkan volume angkutan barang sebesar 69.791.691 ton untuk menjaga kelancaran distribusi logistik nasional. Pencapaian volume angkutan barang tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 69.201.670 ton.
Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Executive Vice President Corporate Secretary KAI, Wisnu Pramudya, turut memberikan penjelasan terkait pengawasan. Koordinasi berkelanjutan terus dilakukan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi guna memperkuat akuntabilitas.
“KAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPH Migas dan seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan BBM subsidi tetap selaras dengan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Wisnu.
Penugasan kewajiban pelayanan publik pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memastikan akses transportasi terjangkau. Dukungan tersebut terbukti efektif memberikan kemudahan mobilitas masyarakat dan efisiensi rantai pasok logistik nasional.
