Jakarta,- Istana Kepresidenan membantah kabar seputar efisiensi anggaran yang dikenakan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG dikabarkan terkena efisiensi anggaran sebesar 50 persen.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk ata terbaru,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam pesan singkat, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak dikenakan pada layanan publik, gaji pegawai, hingga Bantuan Sosial. Efisiensi anggaran, lanjut Hasan, hanya menyasar pada ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN.
“Efisiensi yang diarahkan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita. Tapi tidak mengurangi ‘otot’,” ujar Hasan lebih lanjut.
Menurut Hasan, tenaga pemerintah dan kemampuannya tidak akan berkurang dengan danya efisiensi anggaran. “Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ucapnya.
Komisi V DPR telah mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk BMKG. Anggaran BMKG kena efisiensi hingga 50 persen.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihuddin mengatakan, pihaknya mendukung efisiensi anggaran pemerintah sesuai instruksi presiden. Namun, pemotongan tersebut disebutnya akan berdampak pada belanja modal dan belanja barang, termasuk pemeliharaan alat untuk tahun 2025.
BMKG menilai efisiensi anggaran berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen.
Sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu. Hampir 600 alat sendor pemantauan gempa bumi dan tsunami di seluruh wilayah merupakan Aloptama BMKG.
