Medan,-Komisi II DPRD Kota Medan menyampaikan keprihatinan terhadap masih minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Keterbatasan anggaran tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan dasar, baik untuk pengembangan fasilitas maupun pelaksanaan berbagai program literasi.
Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan, mengingat peran perpustakaan yang sangat strategis dalam mencerdaskan masyarakat.
“Kalau kita lihat dari alokasi anggarannya memang masih sangat kecil, ini cukup memprihatinkan. Padahal perpustakaan merupakan jendela dunia yang sangat penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Kasman turut didampingi Wakil Ketua Komisi II Modesta Marpaung serta anggota Komisi II Tia Ayu Anggraini.
Ia menegaskan, pihaknya akan mendorong adanya penambahan anggaran pada pembahasan anggaran berikutnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
Selain persoalan anggaran, Komisi II juga menyoroti kondisi fasilitas perpustakaan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Menurut Kasman, kenyamanan ruang baca merupakan faktor penting untuk menarik minat masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda.
“Ruang baca harus dibuat nyaman. Tidak perlu mewah, tetapi minimal layak dan menarik agar masyarakat betah untuk membaca,” katanya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya ketersediaan buku, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Menurutnya, buku seperti komik edukatif, buku animasi, serta bacaan ringan yang bersifat mendidik masih sangat kurang, padahal jenis bacaan tersebut efektif untuk menumbuhkan minat baca sejak dini.
“Harapan kita, perpustakaan di Kota Medan ke depan bisa menjadi tempat yang nyaman, koleksi bukunya lengkap, dan benar-benar diminati masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan.
“Anggaran yang ada saat ini memang masih terbatas, sehingga belum semua program dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya mengapresiasi perhatian DPRD serta Pemerintah Kota Medan terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi masyarakat.
“Kami bersyukur Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki perhatian terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk terus berbenah ke depan,” katanya.
Ke depan, pihaknya berencana menghimpun buku-buku layak baca dari berbagai pihak untuk kemudian disalurkan ke perpustakaan serta pojok baca di sejumlah wilayah Kota Medan. Selain itu, pengembangan pojok baca di tingkat kecamatan juga akan terus didorong agar akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin mudah.
“Kita akan terus berkoordinasi agar setiap kecamatan memiliki pojok baca yang layak, meskipun saat ini belum semua wilayah memiliki fasilitas tersebut secara memadai,” jelasnya.
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu fokus, di antaranya melalui penyediaan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Meski begitu, keberadaan perpustakaan fisik tetap dinilai penting sebagai ruang interaksi, edukasi, serta pengembangan komunitas literasi.
“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan interaksi bagi masyarakat,” pungkasnya.
