Jakarta,-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan tidak ada penelitinya yang menyatakan 200 pulau di Indonesia telah diperjualbelikan. Demikian disampaikan Peneliti Bidang Kemaritiman BRIN, Anta Maulana Nasution, Sabtu (26/7/2024).
Menurut dia, pernyataan Kepala Pusat Riset Politik BRIM, Athiqah Nur Alami, pada sebuah webinar telah disalahartikan. “Yang bersangkutan mengutip data NGO di Indonesia, lalu muncul berita 200 pulau dijual,” ujarnya.
Anta menegaskan telah mengklarifikasi pernyataan Athiqah pada tanggal 10 Juli 2024 di webinar tersebut. “Ternyata konteksnya tidak seperti itu,” ujarnya.
Menurut Anta, penjelasan sebenarnya adalah sejumlah pulau di Indonesia telah diprivatisasi sehingga tertutup untuk masyarakat umum. “Ini karena hak atas tanah itu berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), dan hak guna bangunan (HGB),” ucapnya.
Pada webinar tersebut, BRIN justru memaparkan kondisi pulau-pulau kecil di Indonesia terutama pulau terluar. Persoalan di sana adalah stagnisasi ekonomi serta tidak memadainya infrastruktur dasar dan penunjang.
“Listrik hanya menyala enam, jam dan jika ada sakit mendadak, tidak ada fasilitas kesehatan memadai” ujarnya. Sehingga pasien harus dibawa ke pulau lain dengan fasilitas kesehatan lengkap tetapi tanpa moda,” ujarnya
Persoalan lainnya adalah kerusakan alam yang masif akibat alih fungsi lahan. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.374 pulau dengan berbagai karakternya.
“Bahasanya bukan dijual tapi privatisasi,” kata Anta. Pulau-pulau itu kemudian digunakan untuk resort yang tidak untuk publik.
