BPKP Selamatkan Rp.67,09 Triliun Uang Negara Sepanjang 2023

Jakarta,- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis hasil pengawasan atau aduit ke beberapa kementerian/lembaga. Hasil pengawasan itu berkontribusi positif terhadap keuangan negara dengan menghasilkan capaian sebesar Rp67,09 triliun sepanjang 2023.

Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek seperti Proyek Strategi Nasional (PS), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh merinci, kontribusi itu terbagi dalam 3 kategori.

Pertama adalah efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar Rp15,56 triliun. Ateh mengatakan, pihaknya mampu mengefisiensi belanja negara, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Kenapa kita bilang ini efisiensi, ini kan uangnya belum keluar, mau keluar tapi kami cegah. Uang ini belum keluar dan berhasil kami selamatkan, jadi efisien penggunaannya,” kata Ateh dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Kontribusi yang kedua kata Ateh, berasal dari penyelamatan uang yang sudah keluar. Jumlahnya mencapai Rp21,90 triliun.

“Ini hasil audit investigasi sebesar Rp21,90 triliun, kalau tadi uangnya belum keluar, yang ini sudah keluar. Jadi kami usahakan supaya uang tersebut bisa dikembalikan ke kas negara,” ujat Ateh.

Terakhir, pihaknya mengawasi hasil dari optimalisasi potensi penerimaan negara/daerah, dengan jumlah Rp29,63 triliun. “Kami mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan yang masih bisa digali dan dioptimalkan dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), jadi negara dapat tambahan penerimaan sebesar Rp29,63 triliun,” ucap Ateh.

Ateh menjelaskan, pengawasan BPKP sepanjang 2023 sangat luas, mencakup 86 kementerian/lembaga, 542 pemerintah daerah dan 27.190 desa. BPKP juga mengawasi 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN termasuk anak perusahaannya, dan masih banyak lagi.

“Tahun 2023 BPKP melakukan sebanyak 20.783 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 16.471 kegiatan asuransi seperti audit, review, evaluasi, dan monitoring. Sisanya sebanyak 4.312 merupakan kegiatan konsultasi yang menyasar perbaikan tata kelola dan pengelolaan kuangan negara,” kata Ateh.