Medan,- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan mengharapkan Pemerintah Kota Medan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tantang Penetapan Zonasi Aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan PKL ke depan.
Harapan ini disampaikan Syaiful Ramadhan saat melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah ke delapan, Tahun Anggaran 2024, Perda Nomor 5 Tahun 2022 tantang Penetapan Zonasi Aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan yang dilaksanakan disejumlah lokasi di Kota Medan diantaranya di jalan Bangau Kel.Sei Sikambing b Kec. Medan Sunggal, Jalan B.Katamso GG Rakyat Kel.Sei Mati Kec. Medan Maimon, Jalan Antariksa, GG Pipa 4, Kel.sari Rejo Kec.Medan Polonia, Minggu (11/08/2024).
“Kita mengharapkan Perwal dari Perda ini bisa segera diterbitkan, agar keseriusan membantu PKL bisa segera terwujud,” kata Syaiful.
Anggota Komisi II DPRD Medan ini mengatakan, dengan lahirnya Perda ini keberadaan pedagang kaki lima lebih terlindungi dengan catatan bisa mematuhi seluruh ketentuan dalam perda ini termasuk penzonasian.
“Dengan perda ini PKL sekarang memiliki payung hukum, tentunya dengan catatan harus mentaati segala ketentuan dalam Perda tesebut. Jadi, setelah ini kita tidak adalagi menyaksikan PKL itu digusur atau diperlakukan tidak adil,” harapnya.
Dijelaskan Syaiful, ketentuan Zonasi ini berdasarkan Perda No.5 Tahun 2022, ada tiga zona yang telah ditentukan, yakni Zona Merah, Kuning dan Hijau.
“Zona Merah, untuk kawasan yang bebas dari PKL seperti depan rumah ibadah, rumah sakit, kompleks perumahan, kawasan militer, jalan nasional dan jalan provinsi,” jelas Syaiful.
Sedangkan Zona Kuning, syaiful memaparkan, merupakan kawasan yang diizinkan PKL namun dengan syarat dan hanya dalam waktu terbatas. Di antaranya bangunan non permanen, kantor atau pertokoan yang masih berfungsi dan hanya boleh berjualan jika bangunan induknya berhenti beroperasi. “Nanti di Zona ini diatur waktu dan kondisinya sesuai perwal,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk Zona Hijau merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagangan seperti bangunan non permanen dan permanen. “Daerah yang dikhususkan serta revitalisasi pasar dengan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai,” terangnya.
Tidak sampai disitu, keberadaan PKL juga nantinya akan lebih terdata dimana setiap PKL harus memiliki Tanda Pengenal Berjualan (TPB) yang diterbitkan waliKota. “TPB itu, akan dikeluarkan perangkat daerah terkait dengan masa berlakunya hanya 1 tahun. Dan PKL harus memperbarui setiap tahunnya. PKL yang memiliki TPB harus bersedia pindah tanpa tuntutan ganti rugi jika ada kebijakan dari Pemko Medan yang terkait dengan pembangunan. Yang tidak memiliki TPB dilarang berjualan,” paparnyaseraya mengatakan bagi PKL yang memiliki TPB mempunyai hak mendapat pelayanan, penerbitan TPB, menerimapenataan, pembinaan dan relokasi sesuai zonasi dan jenis usaha, perlindungan usaha dan difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana.
