By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
DNABeritaDNABeritaDNABerita
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Reading: Fraksi PKS Minta Kepastian Hukum Ranperda Sistem Kesehatan, Soroti Pelayanan UHC dan Rujukan Puskesmas
Share
Sign In
Aa
DNABeritaDNABerita
Aa
Search
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Have an existing account? Sign In
  • Contact
  • Blog
  • Complaint
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Medan

Fraksi PKS Minta Kepastian Hukum Ranperda Sistem Kesehatan, Soroti Pelayanan UHC dan Rujukan Puskesmas

berita
berita Published November 16, 2026
Share
SHARE

Medan,-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan kepastian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (16/11/2026), di ruang paripurna DPRD Medan.

Rajudin mengatakan, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai kepastian hukum proses pembentukan Ranperda. Sebab, sebelumnya telah dilaksanakan paripurna pada 10 Februari dan 6 April 2026, namun terjadi perubahan substansi sehingga proses pengusulan harus diulang dari awal. “Kami mengingatkan persoalan ini agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” katanya.

Selain itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan dari puskesmas ke rumah sakit.

“Masyarakat masih kerap mengeluhkan kendala dan keterlambatan mendapatkan rujukan, padahal membutuhkan penanganan medis lanjutan, ” katanya.

Fraksi PKS juga mendorong penguatan program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif dan berkelanjutan. Menurut Rajudin, peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus mengutamakan pencegahan penyakit.

Dalam pelayanan UHC, Fraksi PKS menyoroti keluhan pasien yang ditolak puskesmas karena memiliki tunggakan BPJS, meskipun telah dijamin program berobat gratis. “Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan, ” tegasnya.

Fraksi PKS turut menyoroti keterlambatan rujukan pasien yang kondisinya terus memburuk karena harus terlebih dahulu menjalani pengobatan di puskesmas.

“Mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit, ” ungkapnya.

Persoalan ketersediaan kamar perawatan bagi pasien BPJS kelas III dan peserta UHC juga menjadi perhatian.

“Fraksi PKS meminta transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta evaluasi apabila kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan, ” katanya.

Rajudin menegaskan, Pemko Medan juga harus meningkatkan kualitas pelayanan tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Sikap tenaga medis yang tidak ramah, ketus, bahkan memarahi pasien dan keluarga tidak boleh dibiarkan.

“Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat, ” pungkasnya.

You Might Also Like

Pemprov Sumut bersama Pemerintah Pusat Siapkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi

Ketua DPRD Medan Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Pengeroyokan Petugas Zakat di CFD

Fraksi PDIP DPRD Medan : Jangan Ada Lagi Pasien BPJS Diterlantarkan, Wujudkan Puskesmas Sebagai Garda Terdepan

Pertamina EP Rantau Perkuat Literasi Kebencanaan Satgas Digdaya Lewat Pelatihan Peta Rawan Bencana

Safari Natal di GPIB Maduma, Rico Waas Serap Keluhan Warga soal Drainase hingga Jalan Rusak

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
berita November 16, 2026 November 16, 2026
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article Balai Gakkum Sumatera Kalah Telak Dalam Praperadilan, HS BANCIN di Pengadilan Deli Serdang
Next Article Fraksi PDIP DPRD Medan : Jangan Ada Lagi Pasien BPJS Diterlantarkan, Wujudkan Puskesmas Sebagai Garda Terdepan
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Rico Waas Dorong Optimalisasi Retribusi Daerah, Pelayanan Publik Harus Ikut Ditingkatkan
EKONOMI
Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Cegah Anak dan Remaja Terpapar Radikalisme
KRIMINAL
Pemprov Sumut bersama Pemerintah Pusat Siapkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi
Medan
Polresta Deli Serdang Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026
HOME KRIMINAL
- Advertisement -
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Oct    
DNABeritaDNABerita
© 2023 DNA BERITA. All Rights Reserved.
  • About
  • Contact
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?