Jakarta,-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan sekitar 58 ribu sekolah dasar (SD) mulai menerapkan pembelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar 10 ribu guru SD pada tahun ini.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan membekali murid dengan kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Sekaligus membuka akses terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai kesempatan di tingkat global.
Menurut Atip, pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD tidak semata-mata berorientasi pada penguasaan tata bahasa (grammar), melainkan lebih mengutamakan keterampilan berkomunikasi dan membangun kepercayaan diri murid.
“Tujuan kami sederhana, yaitu agar anak-anak mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan menggunakannya sebagai jendela untuk mengenal dunia, ilmu pengetahuan, dan berbagai kesempatan,” kata Atip dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 7 November 2026.
Ia menjelaskan, pembelajaran Bahasa Inggris bagi murid kelas III SD mulai tahun ajaran 2027/2028 akan lebih menekankan keterampilan menyimak dan berbicara. Metode pembelajaran akan dikemas secara menyenangkan melalui lagu dan permainan.
Pendekatan tersebut dipilih karena bahasa pada dasarnya merupakan alat komunikasi. Karena itu, murid perlu mendapatkan pengalaman menggunakan bahasa secara langsung sejak dini.
“Bahasa merupakan alat komunikasi. Karena itu, di kelas III, kami secara sengaja mengurangi penekanan pada tata bahasa dan lebih mengutamakan keterampilan menyimak, berbicara, lagu, permainan, serta membangun kepercayaan diri,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Kemendikdasmen menargetkan penyiapan sekitar 10 ribu guru SD sepanjang 2026 melalui program nasional yang melibatkan perguruan tinggi.
Penyiapan tenaga pendidik tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sekitar 150 ribu guru Bahasa Inggris di seluruh SD.
Pemerintah menargetkan setiap sekolah memiliki setidaknya satu guru Bahasa Inggris. Kemendikdasmen juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten untuk memetakan kebutuhan tenaga pendidik agar penempatan guru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Atip menegaskan, keberhasilan penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib tidak cukup diukur dari penerbitan regulasi. Lebih dari itu, kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta didik, termasuk anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil.
“Kebijakan seperti kewajiban Bahasa Inggris di sekolah dasar tidak selesai ketika ditandatangani. Kebijakan itu baru benar-benar terlaksana ketika seorang anak berusia sembilan tahun di Papua atau di sebuah desa di Jawa Barat dapat mengucapkan beberapa kalimat dalam Bahasa Inggris tanpa rasa takut,” katanya.
Di sisi lain, Atip mengingatkan penguatan kemampuan Bahasa Inggris tidak boleh mengesampingkan identitas kebangsaan dan kekayaan bahasa daerah. Bahasa Indonesia, menurut dia, tetap menjadi bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi.
Sementara itu, bahasa daerah juga harus terus dihargai dan dilestarikan, terutama pada tahun-tahun awal pendidikan. Melalui penyiapan guru dan kolaborasi lintas sektor, Kemendikdasmen berharap penerapan pembelajaran Bahasa Inggris di SD dapat berlangsung secara bertahap dan merata.
Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan komunikasi internasional sejak dini tanpa kehilangan identitas kebangsaan dan akar budaya daerahnya.
