Medan,-Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara tegas menyampaikan agar pemerintah daerah tidak serta merta menaikkan pajak masyarakat, melainkan fokus memberantas celah kebocoran pendapatan melalui digitalisasi.
Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat membuka acara Forum Digital Bapenda Kota Se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Grand City, Kamis (29/10/2026).
Forum yang dihadiri oleh seluruh kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Indonesia ini mengangkat isu terkait penguatan fiskal daerah melalui transformasi digital, khususnya dalam menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa Pemko Medan tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak daerah. Fokus utama pemerintah saat ini bukanlah menaikkan pajak yang justru berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, melainkan menutup celah kebocoran pendapatan yang selama ini masih terjadi.
”Untuk Pemko Medan sendiri, kami tidak berencana untuk hal tersebut (menaikkan pajak). Tapi kami memeriksa di mana terjadinya kebocoran-kebocoran pendapatan tersebut. Salah satu kebocoran yang kami yakini ada di PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Makanan dan Minuman,” ujar Rico Waas.
Rico Waas mencontohkan temuan di lapangan di mana sebuah restoran besar yang selalu ramai pengunjung hanya menyetorkan pajak daerah sekitar Rp17 juta per bulan. Namun, setelah pihak Bapenda melakukan pengawasan langsung selama seminggu penuh, terungkap bahwa omzet riil restoran tersebut jauh lebih besar, dengan potensi setoran pajak yang seharusnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Menurut Rico Waas, salah satu kelemahan sistem konvensional selama ini adalah penggunaan metode self assessment dan pembayaran yang masih mengendap hingga satu bulan sebelum dilaporkan kepada Bapenda. Kondisi ini rentan terhadap ketidaksesuaian laporan keuangan dan membuka peluang terjadinya kebocoran.
Sebagai solusi konkret, bilang Rico Waas, Pemko Medan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, dan Bank Sumut, melahirkan terobosan inovasi digital berupa sistem pembayaran Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization). Melalui sistem ini, pajak dari transaksi konsumen dapat langsung terpisah (split) secara real time saat pembayaran dilakukan, sehingga dana langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
”Alhamdulillah, tidak pakai lama sistem beres, langsung kita cek siapa yang mau jadi volunteer pertama, yaitu perusahaan yang cukup besar, Sushi Tei, yang berani mempertanggungjawabkan pajaknya secara clean and clear,” ungkap Rico Waas.
Melalui penerapan digitalisasi ini, Wali Kota Medan berharap seluruh kota di Indonesia dapat memperkuat kemandirian fiskal tanpa harus membebani masyarakat lewat kenaikan pajak.
“Inovasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kebocoran demi mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor,” harap Rico Waas.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian dalam laporannya menjelaskan Forum Digital Bapenda Se-Indonesia 2026 bertujuan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, acara ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah kota, Bank Indonesia, dan BPD dalam rangka meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
”Output utama dari penyelenggaraan ini adalah mendorong terwujudnya regulasi berskala nasional yang mengatur implementasi QRIS sebagai sistem pembayaran digital untuk optimalisasi penerimaan PBJT, mendukung transparansi transaksi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Agha.
Dalam acara ini diisi dengan sesi diskusi panel, dan pertukaran praktik baik (best practices) antar Bapenda kota se-Indonesia.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Direktur Pendapatan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi.
