Simalungun,-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong penguatan sinergi dengan DPRD Sumut dalam merumuskan arah pembangunan daerah 2027. Kolaborasi eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/8/2026) malam.
Rapat kerja tersebut digelar untuk menyampaikan laporan evaluasi kinerja DPRD Provinsi Sumut periode Juli 2025 hingga Juli 2026 sekaligus menyusun dan menetapkan rencana kerja DPRD Sumut tahun 2027. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 30 Agustus hingga 1 September 2026.
Menurut Surya, rapat kerja tersebut memiliki arti penting, karena tidak hanya menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas DPRD selama satu tahun kerja, tetapi juga momentum menyusun arah kerja kelembagaan untuk 2027.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat,” ujar Surya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan, program, dan keputusan yang dihasilkan pemerintah daerah bersama DPRD harus bergerak menuju tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut.
Surya menyampaikan, Sumut memiliki potensi besar di berbagai sektor yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sektor ekonomi, Sumut memiliki keunggulan pada pertanian, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, industri pengolahan, serta UMKM yang menjadi salah satu penopang pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Di sektor pariwisata, kekayaan alam Danau Toba, Geopark Kaldera Toba, Kepulauan Nias, serta keragaman budaya Batak, Melayu, dan Nias menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurutnya, potensi sumber daya alam dan energi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan energi panas bumi, juga perlu dioptimalkan untuk mendukung kemandirian energi sekaligus membuka peluang investasi.
Dari sisi strategis, posisi Sumut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu dinilai memberikan keunggulan dalam pengembangan perdagangan dan konektivitas internasional.
“Ditambah dengan perkembangan digital dan inovasi melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ekosistem startup, Sumut memiliki fondasi kuat untuk menjadi provinsi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi,” katanya.
Karena itu, Surya meminta pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026, maupun APBD 2027 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sejumlah prioritas pembangunan yang perlu diperkuat, menurutnya, antara lain peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan sosial, serta penanganan cepat wilayah yang terdampak bencana.
Surya juga mengapresiasi peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat di seluruh daerah, menurutnya, harus menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama periode 2025-2026.
Ia menyebut evaluasi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif. Capaian yang telah diraih perlu diapresiasi, sementara berbagai kekurangan, hambatan, dan persoalan yang masih terjadi juga harus diidentifikasi untuk diperbaiki.
“Memasuki tahun kerja 2027, kita harus membangun perencanaan kerja DPRD yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil,” kata Erni.
Ia berharap Rapat Kerja DPRD Sumut Tahun 2026 dapat menghasilkan rencana kerja yang realistis, terukur, responsif, dan berorientasi pada hasil sehingga menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Muhammad Ali Sipahutar, dalam laporan pelaksanaan rapat kerja, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah terkait kondisi serta arah pembangunan Sumut.
Kegiatan diikuti pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, Sekretariat DPRD beserta jajaran, staf dan tenaga ahli DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.
