Medan,-Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada kebutuhan nyata masyarakat.
“CSR tidak cukup sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi harus melahirkan program yang berkelanjutan dan meninggalkan legacy bagi Kota Medan,” ucap Rico Waas saat menerima audiensi pihak BSI di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (21/8/2026).
Dalam pertemuan yang diikuti antara lain oleh Area Manager Area Medan Raya Jefri Sofyan, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Medan Suluh Aulia Harahap, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Medan Surya Syahputra Pulungan, dan Plt. Direktur Utama RSUD Dr. Pirngadi Medan Mardohar Tambunan itu, Rico Waas mengatakan, Pemko Medan terbuka untuk membangun kerja sama dengan perbankan melalui program CSR. Namun, kerja sama tersebut diharapkan disusun secara konkret dengan melihat segmentasi kebutuhan masyarakat yang dapat ditangani bersama.
“Kalau memang ada beberapa segmentasi yang bisa kita capai, saya rasa baik saja,” kata Rico Waas.
Ia mengatakan, bidang kesehatan dapat menjadi salah satu fokus kerja sama. Penanganan stunting, misalnya, dapat menjadi bagian dari program CSR apabila memang menjadi kebutuhan yang ingin ditangani bersama.
Selain kesehatan, Rico Waas juga membuka peluang kerja sama di bidang UMKM, penanganan kemiskinan, literasi, hingga pencegahan narkoba. Menurutnya, program CSR tidak harus selalu berada pada pola yang sama.
“Kenapa enggak CSR-nya yang lain? Kebun Binatang Medan saja kasih makan kebun binatang Medan, itu CSR. Kalau perlu, salah satu binatang di situ menjadi anak angkat satu perusahaan,” ujarnya.
Rico Waas juga mendorong perusahaan untuk mengambil bagian dalam penghijauan kota. Penanaman pohon maupun pembangunan taman kota, menurutnya, dapat menjadi bentuk CSR yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat ruang publik.
“Kalau kita kekurangan pohon, tanam saja pohon. Boleh kasih label kecil di situ. Asal pohonnya ditanam, ada hijau-hijau. Bikin taman kota juga silakan,” katanya.
Rico Waas juga menyoroti potensi pengembangan UMKM melalui dukungan perbankan. Ia menyebut BSI memiliki program yang dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang ingin memulai usaha, termasuk melalui penyediaan peralatan usaha dan pendampingan.
“Kalau mau sustain, ya mungkin bisa menjadi pendampingan,” ujarnya.
Rico Waas bahkan membuka kemungkinan model kerja sama yang lebih jauh, termasuk pola sharing modal bagi UMKM binaan apabila memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, Pemko Medan tidak ingin sekadar meminta CSR kepada perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab sosial seharusnya lahir dari kesadaran perusahaan untuk ikut menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kami tidak ingin mengejar terkesan, ‘Mana nih CSR kalian?’ Saya enggak seperti itu. Kalau kita bicara responsibility, itu adalah panggilan,” tegasnya.
Karena itu, Rico Waas berharap setiap perbankan dapat berlomba menciptakan program kreatif yang benar-benar menyentuh masyarakat. Ia juga mengingatkan agar kehadiran perbankan di lingkungan Pemko Medan tidak berhenti pada penggunaan layanan atau fasilitas perbankan semata, tetapi diikuti kontribusi nyata.
“Kami mengimbau setiap perbankan itu berlomba-lomba menciptakan program kreatif yang bisa kena kepada masyarakat,” katanya.
Rico Waas menilai, program yang dibangun bersama harus memiliki manfaat yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, ia mengajak BSI dan pihak perusahaan lainnya menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan Kota Medan.
“Supaya kita bisa punya legacy. Yang terakhir bagi saya adalah tidak habis dibuang, tapi bisa menjadi legacy. Ciptakanlah legacy-legacy baru,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut, BSI juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan Pemko Medan di bidang kesehatan melalui kegiatan sosial atau CSR, pemanfaatan sistem layanan BSI dalam lingkup Dinas Kesehatan, termasuk RSUD dan puskesmas, serta rencana pelaksanaan event Pemerintah Kota Medan Berhaji.
Pertemuan tersebut turut membahas perlunya pelibatan perangkat daerah terkait agar rencana kerja sama dapat disusun secara lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan Pemko Medan.
