Medan,-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Prof. Dr. Usman Jakfar, menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya jumlah penyakit yang diderita warga di sejumlah lokasi pengungsian banjir di Sumatera Utara.
Berdasarkan laporan sementara tim medis dan relawan kesehatan di lapangan, tercatat ribuan pengungsi mengalami berbagai keluhan kesehatan. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi penyakit yang paling dominan dialami para korban banjir.
“Dari laporan yang kami terima, terdapat lebih dari 1.500 kasus ISPA di berbagai titik pengungsian. Selain itu, tercatat sekitar 700 kasus penyakit kulit, serta lebih dari 400 kasus diare dan gangguan pencernaan,” ujar Prof. Dr. Usman Jakfar, kemarin.
Ia menjelaskan, mayoritas penderita berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan, yang terdampak kondisi pengungsian padat, cuaca lembap, serta keterbatasan air bersih dan sanitasi. Tim medis juga mencatat ratusan keluhan demam, nyeri otot, luka terinfeksi, serta kambuhnya penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes akibat keterbatasan akses obat-obatan.
Menurut Prof. Dr. Usman Jakfar, apabila kondisi ini tidak ditangani secara cepat dan terpadu, maka berpotensi memicu munculnya penyakit pascabanjir lainnya, seperti demam berdarah dan leptospirosis.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata penderitaan masyarakat di pengungsian. Pemerintah daerah harus memastikan layanan kesehatan hadir secara maksimal, mulai dari pos kesehatan, tenaga medis, hingga ketersediaan obat-obatan,” tegasnya.
Fraksi PKS DPRD Sumut mendorong BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat layanan medis keliling, memperbaiki sanitasi darurat, serta memastikan distribusi air bersih berjalan optimal di seluruh lokasi pengungsian.
Selain penanganan kesehatan fisik, Prof. Dr. Usman Jakfar juga menekankan pentingnya pendampingan kesehatan mental, khususnya bagi anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma akibat bencana banjir.
“Fraksi PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar hak dasar para pengungsi, khususnya di bidang kesehatan, benar-benar terpenuhi hingga masa pemulihan pascabencana,” pungkasnya.
