Medan, -Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dinilai sudah berada di jalur yang tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED), Armin Rahmansyah Nasution, mengatakan berbagai program yang digagas Pemprov Sumut mampu menggerakkan roda ekonomi dari sisi konsumsi, investasi, maupun pembiayaan publik.
Menurut Armin, target pertumbuhan ekonomi Sumut yang dipatok hingga 7,6 persen dalam RPJMD bukan hal mustahil. Dengan pertumbuhan saat ini mencapai 5,03 persen, arah kebijakan pembangunan dan intervensi ekonomi yang dilakukan sudah menunjukkan hasil.
“Secara teori, pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang dijalankan Pemprov Sumut merupakan dorongan simultan dari dua sisi sekaligus, yakni investasi dan konsumsi,” ujar Armin, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, penyaluran KUR sebesar Rp11 triliun dengan lebih dari 200 ribu debitur menjadi motor penggerak sektor UMKM di Sumut.
“Kalau satu UMKM bisa menampung 5–10 pekerja, bayangkan multiplier effect-nya. Lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat, dan konsumsi masyarakat ikut naik,” terangnya.
Namun, Armin mengingatkan pentingnya penerapan prinsip prudent banking agar KUR benar-benar diberikan kepada pelaku usaha produktif, bukan untuk keperluan konsumtif.
“Kalau tidak tepat sasaran, efek pertumbuhannya akan hilang. Karena itu, pengawasan dan pendampingan harus terus dilakukan,” tambahnya.
Selain itu, program KPP atau Kredit Program Perumahan juga disebut Armin sebagai pendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi. Menurutnya, meski bersifat kredit konsumtif, pembangunan perumahan akan menggerakkan sedikitnya 174 industri turunan, mulai dari bahan bangunan, furnitur, jasa konstruksi, hingga desain interior.
“Jadi, ketika masyarakat membeli rumah, bukan hanya sektor properti yang bergerak, tapi seluruh rantai industrinya ikut hidup. Ini yang menciptakan efek domino terhadap ekonomi daerah,” ujarnya.
Meski begitu, Armin menilai keberhasilan KPP juga bergantung pada peningkatan pendapatan masyarakat agar mereka layak mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
“Pemanfaatan platform Pasada atau satu data daerah sangat penting. Dari situ pemerintah bisa memetakan masyarakat yang belum bankable, sekaligus menentukan wilayah yang perlu intervensi peningkatan pendapatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Armin menekankan pentingnya pengendalian inflasi agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai menjadi berkualitas. Ia menyebut inflasi sebagai “penyakit ekonomi” yang harus dikelola, bukan sekadar dipadamkan seperti api.
“Tidak ada gunanya pertumbuhan tinggi kalau inflasi juga tinggi. Pendapatan masyarakat naik, tapi harga-harga juga melambung, maka daya beli dan tabungan masyarakat tetap tidak meningkat,” tegasnya.
Karena itu, menurut Armin, keberhasilan Gubernur Bobby Nasution tidak hanya diukur dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas harga.
“Pertumbuhan berkualitas itu terjadi ketika inflasi terjaga di bawah rata-rata nasional. Dan sejauh ini, langkah-langkah yang ditempuh Pemprov Sumut sudah mengarah ke sana,” pungkasnya.
