Medan,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan perizinan, serta penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Jumat (10/10/2025).
“Kami percaya, dengan kerja sama yang sinergis antar-stakeholder, Sumatera Utara dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat di Indonesia. Rumah layak untuk semua, ekonomi tumbuh, dan masyarakat hidup Sejahtera, itulah tujuan yang ingin kita capai bersama,” ujar Bobby.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera memetakan calon penerima yang benar-benar layak, mempercepat proses verifikasi, serta membantu sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Kepada perbankan, Bobby berharap agar proses administrasi kredit dipermudah tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku. Sedangkan para pengembang diminta menyiapkan stok rumah sesuai spesifikasi program dan menjaga kualitas bangunan serta infrastruktur pendukung.
Disampaikan juga, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. “Setiap rumah yang dibangun menggerakkan banyak sektor, mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga penyerapan tenaga kerja. Program ini juga menjadi jalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumut dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar menjelaskan, salah satu skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menegaskan, penerima manfaat harus tepat sasaran. “Program KUR bukan untuk orang kaya,” tegasnya.
Maruarar juga mendorong perbankan agar aktif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, serta meminta pemerintah daerah mempercepat proses perizinan. “Kita buat yang susah jadi mudah, yang lamban jadi cepat,” ujarnya.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menambahkan, sektor perumahan memiliki efek ganda terhadap perekonomian nasional.
“Program Tiga Juta Rumah diperkirakan berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena melibatkan banyak sektor, pemerintah, swasta, hingga masyarakat,” jelas Tito.
Acara tersebut turut dihadiri Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, para kepala daerah se-Sumut, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perbankan, asosiasi perumahan, pengembang, pemilik toko bangunan, dan undangan lainnya.
