Belawan – Komisioner Kompolnas RI, Muhammad Choirul Anam, mengapresiasi langkah cepat dan terbuka yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam menyikapi kasus penembakan di Belawan yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia.
Menurutnya, keterbukaan Kapolda Sumut dalam menerima kehadiran tim Kompolnas, Irwasum, dan tim pemeriksa lainnya mencerminkan komitmen untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus ini.
“Saat kami berdiskusi dengan Bapak Kapolda, beliau langsung menyatakan kesiapan untuk mengumumkan ke publik bahwa ada Kompolnas, Irwasum, dan tim dari Mabes Polri yang turun. Ini langkah positif, dan saya kira menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan,” ungkapnya, dalam Konferensi Pers di Mapolda Sumut, Selasa (6/5).
Choirul Anam juga menyoroti keputusan dinonaktifkannya Kapolres Pelabuhan Belawan dari jabatannya sebagai bentuk konkret dalam menjaga objektivitas proses pemeriksaan.
“Ini juga langkah penting agar proses yang sedang berjalan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Dan ini menurut saya bisa jadi role model bagi Polda atau Polres lainnya di Indonesia,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan di Belawan tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum semata, melainkan perlu dipahami sebagai masalah sosial yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan akar persoalan di masyarakat.
“Polisi memang berada di garis depan ketika ada kekerasan atau ancaman terhadap ketertiban, tapi penyelesaian masalah sosial tidak bisa hanya diserahkan kepada Polri. Ini butuh kerja sama semua pihak – Pemprov, Pemda, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Choirul Anam mendorong agar penanganan di Belawan tidak berhenti pada aspek hukum saja, tetapi dilanjutkan dengan pendekatan sosial yang menyentuh akar permasalahan, termasuk isu-isu seperti peredaran narkoba dan maraknya kekerasan di kalangan remaja.
“Kita harus memandang anak-anak ini sebagai bagian dari anak-anak kita, anak-anak bangsa yang harus kita jaga bersama. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke polisi. Ini tanggung jawab semua elemen bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mencoba menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, baik wali kota maupun gubernur, guna mendorong pendekatan komprehensif terhadap situasi sosial yang berkembang di Belawan.
“Momentum ini harus kita manfaatkan sebagai titik tolak gerakan bersama untuk menyelesaikan permasalahan di Belawan secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal kasus, tapi soal masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.( Jamiat )
