Bencana Banjir dan Banyak Kejanggalan, Tim Pemenangan Ridha-Rani Minta KPU Gelar PSU 1.500 TPS

Medan, -Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2, Prof Ridha Dharmajaya – Abdul Rani (Ridha-Rani), meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1.500 TPS yang tersebar di seluruh Kota Medan.
Pasalnya, Tim Pemenangan Ridha-Rani menilai bencana banjir mengganggu jalannya pemungutan suara di banyak TPS serta banyaknya ditemukan kejanggalan lainnya.
Atas dasar ini dan melakukan rangkuman lanjutan, Tim Pemenangan pasangan yang dikenal dengan jargon Medan BERANI (Bersama Ridha-Rani) tersebut telah mengusulkan kepada KPU Medan untuk melakukan PSU di 1.500 TPS.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Pemenangan Ridha-Rani, Ustaz Fuad Akbar didampingi sejumlah nama yang masuk ke dalam Tim Pemenangan seperti Fitriani Manurung, sejumlah ketua-ketua partai pendukung, hingga perwakilan dari elemen-elemen pendukung pasangan Ridha-Rani.
“Tadi malam sudah disepakati bahwa kami memutuskan untuk mengusulkan PSU di 1.500 TPS dari 3.326 TPS di Kota Medan. Tadi pagi usulan tersebut telah kami sampaikan ke KPU Medan melalui surat resmi. Terkait dimana saja TPS nya, nanti datanya akan kami sampaikan juga secara rinci,” ucap Ustaz Fuad Akbar dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Relawan Paul Baja di Jalan Sei Serayu, Medan, Kamis (28/11/2024).
Dikatakan Fuad Akbar, ada beberapa hal yang membuat pihaknya meminta untuk dilakukan PSU di sejumlah TPS. Utamanya, karena kondisi bencana alam berupa banjir yang mengepung Kota Medan tepat pada 27 November 2024 atau saat waktu pencoblosan.
“Pertama, ada banjir di banyak titik yang menjadi tempat lokasi TPS, dan banjir itu tidak hanya terjadi di TPS, tetapi juga banjir itu masuk ke rumah-rumah warga. Artinya, untuk TPS yang masih bisa beroperasi pun belum tentu bisa didatangi oleh warga untuk mencoblos karena rumah warga tersebut terendam banjir,” ujarnya.
Dikatakan Fuad, ada juga TPS yang banjir namun tetap melakukan pemungutan suara, sehingga animo masyarakat untuk melakukan pencoblosan sangat rendah.
“Kemudian, ada pemindahan TPS yang tidak dikonfirmasi ke warga, warga tidak mendapatkan informasi atas pemindahan TPS-TPS itu. Pemindahan TPS itu ada di beberapa titik dan itu sudah disampaikan ke tim pemenangan sehingga warga kebingungan. Sementara dalam satu rumah saja, warga bisa tidak satu TPS antara suami istri dan anak-anaknya. Ditambah lagi TPS nya dipindah tanpa ada konfirmasi, tentu ini membuat jumlah partisipasi makin rendah,” katanya.
Berikutnya, sambung Fuad, terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti adanya surat-surat suara yang tidak terpakai namun tidak dicoret atau tidak disilang.
“Padahal seharusnya, surat suara yang tidak digunakan itu mesti dicoret atau diberi tanda silang,” sambungnya.
Selanjutnya, Tim Pemenangan pasangan Ridha-Rani juga meminta KPU Medan untuk memperhatikan video viral seorang warga yang mencoblos lebih dari satu surat suara.
“Dan itu dibuktikan dengan dua video kemarin yang beredar. Sudah kita lihat, pertama ada seorang perempuan mencoblos beberapa kali, yang dicoblos itu tetap paslon yang sama. Lalu kemudian, ada video di mana surat suara itu ketika dibuka ternyata lebih dari satu surat suara. Hal ini membuat kita sebagai tim pemenangan merasa layak dan patut untuk dicurigai bahwa terjadi kecurangan di situ,” tuturnya.
Kemudian, terang Fuad, ada pemilih di Kota Medan yang mencoblos tidak menggunakan datanya sendiri, namun menggunakan data orang lain.
Sehingga ketika sang pemilik data hadir dan ingin mencoblos, pemilik data justru melihat daftar absennya sudah ditandatangani oleh orang lain. Hal itu pun viral melalui sebuah video.
“Ditambah lagi, kita mendapatkan informasi bahwa ada upaya pihak tertentu untuk mendatangkan orang dari luar daerah Kota Medan untuk melakukan pencoblosan di Medan. Namun tentunya, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait hal ini,” terangnya.
Atas dasar semua itu, tegas Fuad, Tim Pemenangan Ridha-Rani meminta KPU Kota Medan untuk melakukan PSU di 1.500 TPS.
“Kita ingin sistem demokrasi yang sehat. Untuk itu, kita ingin usulan PSU di 1.500 titik ini dapat diakomodir,” ujarnya mengakhiri. (*)