Jakarta,- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan, tak ada unsur politik terkait pergantian penjabat (Pj) gubernur di sejumlah provinsi. Pergantian tersebut disebut murni sebagai tata kelola pemerintahan.
Hal ini disampaikan KSP Ali Mochtar Ngabalin merespons beredarnya informasi rencana pelantikan sejumlah Pj gubernur baru di Kemendagri, Senin (24/6/2024).
“Kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri,” kata Ngabalin di Jakarta, Minggu (23/6/2024). “Sama sekali tidak ada unsur politik tentang siapa calon gubernur dan lain-lain,” katanya.
Ngabalin mengatakan, pergantian Pj Gubernur merupakan sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Antara lain dikarenakan penjabat sebelumnya ada yang akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur.
“Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya soal cawe-cawe. Atau siapa calon gubernur akan datang,” ujarnya.
Ia menekankan, sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo fokus menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional yang akan segera diselesaikan. Mengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin semuanya berdasarkan pertimbangan memiliki pengalaman yang banyak dalam melayani masyarakat.
Sebelumnya, beredar kabar di kalangan wartawan, Pj Gubernur yang akan dilantik Senin besok yakni Pj Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya Pj Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi membenarkan telah menerima undangan pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru.
Adapun penggantinya adalah Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin. “Ini benar adanya seperti yang sudah beredar,” ujarnya di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (22/6/2024).
This was a very informative read. The author did a great job explaining the topic in an accessible way. Let’s discuss this further. Check out my profile for more interesting reads.