Belawan – Tokoh masyarakat Medan Utara, Rion Arios, S.H., M.H., meminta Kejaksaan Negeri Belawan melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) segera memanggil dan memeriksa pihak Pemerintah Kota Medan serta perusahaan pelaksana proyek pembangunan jalan, drainase, dan pengendalian banjir yang menggunakan anggaran APBD pada masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Menurut Rion, pemeriksaan tersebut penting dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat, terutama terhadap proyek-proyek infrastruktur yang menyerap anggaran hingga ratusan miliar rupiah, tetapi dinilai belum menyelesaikan persoalan banjir di kawasan Medan bagian Utara.
Rion Arios yang juga menjabat Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Labuhan sekaligus praktisi hukum berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pembayaran proyek.
“Indikasinya cukup jelas. Meskipun sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah, persoalan drainase dan pengendalian banjir setiap kali hujan turun tidak juga selesai. Wajarlah masyarakat mempertanyakan dan mencurigai kemungkinan adanya penyelewengan anggaran uang rakyat. Untuk itu, kami berharap Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belawan mengusut dugaan tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut,” tegas Rion.
Ia menambahkan, Kejaksaan perlu menelusuri secara menyeluruh aliran penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan kegiatan, proses tender, penetapan perusahaan pemenang, nilai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga realisasi pembayaran kepada kontraktor.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kekurangan volume, mark-up harga, maupun penyalahgunaan kewenangan, seluruh pihak yang memiliki keterlibatan harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk mengatasi banjir dan membangun infrastruktur justru tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Kami meminta Kejari Belawan berani mengusut persoalan ini secara profesional dan transparan. Jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat maupun pihak swasta, jangan ada yang dilindungi,” ujarnya.
Rion juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum, termasuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan maupun pelaksanaan proyek pada masa tersebut.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat Medan Utara. Warga membutuhkan jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan solusi pengendalian banjir yang nyata, bukan sekadar proyek yang menghabiskan anggaran. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(Gs/Blw).
