Tebing Tinggi, – Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola sekolah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui peluncuran program “Jaksa Sahabat Pendidik” bagi kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi yang digelar di Ruang Aula Lantai IV, Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan semata, melainkan membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.
Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya berperan memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar dalam membangun budaya sekolah yang positif, mengelola tenaga kependidikan, menjaga sarana dan prasarana, melaksanakan berbagai program pemerintahan di bidang pendidikan, serta pengelolaan sumber pembiayaan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP), pengelolaan aset, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.
“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” terang Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota merumuskan sejumlah penekanan penting bagi para pendidik dan pengelola sekolah. Ia menginstruksikan untuk membangun integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pendidikan. Wali Kota juga meminta agar pengawasan internal dan budaya kerja profesional terus diperkuat tanpa mengabaikan tugas utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Wali Kota berharap program “Jaksa Sahabat Pendidik” ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, melainkan dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan antara kejaksaan dengan satuan pendidikan.
“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” harap Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, selaku narasumber menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sharing di tengah dinamika dunia yang terus mengalami perubahan signifikan.
“Kalau zaman dulu kita leader justice bahwa semua kebenaran menurut hukum, tapi sekarang sudah menjadi social justice, kebenaran-kebenaran yang menurut sosial masyarakat. Apa yang menurut masyarakat suatu kebenaran pasti benar, begitu juga sebaliknya,” ujar Kajari.
Kajari menjelaskan bahwa korupsi umumnya terjadi akibat dua faktor, yakni corruption by need atau karena kebutuhan dan corruption by greedy, karena keserakahan. Menurutnya, korupsi karena kebutuhan sudah lama ditinggalkan oleh rezim saat ini seiring ikhtiar negara yang terus meningkatkan pendapatan.
“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” ungkap Kajari.
Kajari menegaskan bahwa berintegritas merupakan niat awal yang wajib dimiliki. Walaupun zaman terus berubah, selama memiliki niat yang baik dan terhindar dari konflik kepentingan, seseorang akan tetap berjalan di rel yang benar dan selamat.
“Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru,” pungkas Kajari.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait pengelolaan Dana BOSP dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah, meningkatkan integritas dan kepatuhan regulasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memetakan potensi risiko dan konsekuensi hukum.
Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, dan bebas dari penyimpangan.
“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” kata Kadis Dikbud.
Sebagai informasi, program “Jaksa Sahabat Pendidik” merupakan inisiatif berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.
