Medan – Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, turut hadir mendampingi Kakanwil Ditjenpas Sumut, dalam rangkaian kunjungan kerja masa reses Komisi XIII DPR RI di Kota Medan, 3–7 Oktober 2025, isu pemasyarakatan menjadi salah satu sorotan utama. Komisi XIII menyoroti persoalan klasik overkapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Sumatera Utara, yang terus menekan kualitas pembinaan dan pelayanan warga binaan. Kegiatan dilaksanakan di ballroom Grand City Hall, Medan, Jumat(03/10/2025).
Berdasarkan data Kanwil Ditjenpas Sumut per 30 September 2025, total penghuni Lapas dan Rutan di Sumatera Utara mencapai 32.018 orang, dengan kapasitas hanya 15.448 orang. Artinya, terjadi kelebihan hunian hingga 109 persen.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno dalam paparannya menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya redistribusi narapidana ke Lapas dan Rutan yang masih memungkinkan, pemindahan warga binaan ke luar daerah, serta optimalisasi program integrasi dengan melibatkan Bapas dan wali pemasyarakatan. Sepanjang tahun 2025 saja, lebih dari 4.315 warga binaan telah direlokasi, sebagai upaya menekan kepadatan hunian.
Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumut juga menekankan pentingnya program pembinaan. Saat ini, lebih dari 29 ribu warga binaan mengikuti pembinaan kepribadian, sementara hampir seribu warga binaan telah memiliki keterampilan melalui program kemandirian seperti pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, hingga literasi digital. Program akselerasi ketahanan pangan bahkan menjadi andalan, dengan melibatkan warga binaan dalam kegiatan pertanian, perkebunan, hingga peternakan.
Namun demikian, Kanwil mengakui masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana prasarana, minimnya anggaran uji kompetensi, serta belum meratanya fasilitas pembinaan di seluruh UPT.
“Kami berharap adanya dukungan dari DPR RI, baik dalam bentuk regulasi maupun penguatan anggaran, agar pembinaan warga binaan tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga keberhasilan reintegrasi sosial,” ungkap Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut.
Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa permasalahan pemasyarakatan di Sumut akan menjadi salah satu poin utama rekomendasi yang dibawa ke pusat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat reformasi pemasyarakatan, meningkatkan profesionalisme petugas, serta memastikan hadirnya negara dalam menjamin hak-hak warga binaan.(Gs/Mdn).
