Medan,-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sumut, untuk terus bekerja all out. Terutama dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Dinas PMD dan Dukcapil Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (27/8/2025). Kunjungan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ini bertujuan memperkuat silaturahmi, dan memastikan setiap ASN dapat bekerja dengan nyaman.
“Saya berharap kita bisa bersinergi, berkolaborasi, untuk menyukseskan program prioritas visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena sebagai ASN harus bekerja all out, yang tujuan utama dan akhirnya adalah untuk masyarakat,” kata Togap Simangunsong, dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor PMD Dukcapil Sumut.
Meski saat ini sedang dilakukan efisiensi, Togap berharap, program-program prioritas yang sudah direncanakan di setiap OPD terlaksana. Seperti diketahui, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution telah mengarahkan kepada seluruh OPD untuk membuat item-item yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, serta visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
“Seperti yang dipaparkan di program tadi, membangun dari desa merupakan salah satu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut Parlindungan Pane melaporkan sejumlah program kerja dan kondisi di dinas yang dipimpinnya. Parlindungan menyebutkan saat ini masih ada empat desa tertinggal yang ada di Sumut.
“Sebanyak 5.714 desa sudah melakukan penginputan indeks desa. Sudah terlaksananya lomba evaluasi desa dan kelurahan. Dan saat ini baru dua kabupaten/kota yang mempunyai batas desa, yakni di Labuhanbatu Selatan dan Batubara,” ucapnya.
Kemudian, disampaikan juga, Dinas PMD Dukcapil Sumut juga telah bekerja sama dengan KPK dan mengusulkan desa anti-korupsi. “Sudah ada 12 kabupaten/kota yang mengusulkan desa anti-korupsi,” ujarnya.
Terkait Kependudukan dan Catatan Sipil, kata Parlindungan, tugas provinsi adalah menyiapkan data dan membantu verifikasi data sebagai data pendukung bagi penerima bantuan dari provinsi. Tugas lainnya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota dalam memastikan berjalannya sistem administrasi kependudukan, termasuk keamanan data pribadi.
Turut hadir pada kunjungan Sekdaprov Sumut tersebut, sejumlah Kepala Bidang Dinas PMD Dukcapil, staf, dan tenaga pendukung.
